DPR Meminta Pemerintah Terbitkan Travel Warning Ke Timur Tengah

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Iman Sukri, meminta pemerintah segera menerbitkan travel warning atau peringatan bepergian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak melakukan perjalanan ke wilayah konflik di Timur Tengah.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul serangan kelompok Houthi terhadap kapal kargo MV Tihamah di kawasan Bab el-Mandeb, Yaman, pada Selasa (11/8/2026). Serangan itu menyebabkan satu WNI.

“Kami berduka cita atas meninggalnya satu WNI akibat serangan terhadap kapal MV Tihamah di Yaman. Kami meminta pemerintah segera mengeluarkan travel warning ke Yaman dan wilayah konflik lain di Timur Tengah bagi WNI mengingat situasi keamanan di wilayah tersebut semakin berisiko,” kata Iman di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Kapal kargo MV Tihamah diketahui diawaki 11 orang, terdiri atas delapan warga negara Pakistan dan tiga WNI. Berdasarkan laporan Reuters, serangan tersebut menewaskan empat awak kapal, yakni tiga warga Pakistan dan satu WNI.

Iman menilai eskalasi konflik di wilayah perairan Timur Tengah yang semakin membahayakan keselamatan pelaut sipil harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama negara.

“Serangan terhadap kapal sipil menunjukkan risiko nyata bagi WNI, baik yang bekerja sebagai awak kapal maupun yang melakukan perjalanan ke kawasan tersebut,” ujarnya.

Politikus asal daerah pemilihan Jawa Timur itu menjelaskan, penerbitan travel warning bukan semata-mata instrumen larangan, melainkan bentuk perlindungan preventif negara agar masyarakat dapat menghindari potensi ancaman serangan bersenjata di wilayah konflik.

“Apalagi saat ini situasi di Selat Hormuz maupun perairan di wilayah Timur Tengah kian memanas seiring konflik AS-Israel yang tak kunjung berakhir,” katanya.

Selain meminta penerbitan travel warning, Iman juga mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bergerak cepat memberikan perhatian penuh terhadap WNI yang menjadi korban, termasuk proses pemulangan jenazah WNI yang tewas di Yaman ke Tanah Air.

Pemerintah, lanjutnya, juga harus memastikan seluruh hak dan kebutuhan WNI yang menjadi korban terpenuhi, mulai dari perawatan bagi korban luka hingga pendampingan bagi awak kapal yang selamat.

“Kami meminta pemerintah memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi, baik perawatan bagi WNI yang terluka, pendampingan bagi yang selamat, maupun proses pemulangan jenazah ke Indonesia. Negara harus hadir dan memastikan hak-hak WNI yang menjadi korban terpenuhi,” pungkas legislator Jatim, (*)

Penulis : Heri Suroyo

Editor : Desty Efriyani

Sumber Berita : DPR RI

Temukan berita-berita menarik lainnya