“Terkait dengan hal itu, kami dari meja Pimpinan meminta Komite II untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan mengundang Menteri Pertanian, Menteri Pedagangan, Badan Urusan Logistik, dan Badan Pangan melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terkait kenaikan harga beras tersebut,” ucapnya,
Terkait permasalahan kenaikan harga beras, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menilai salah satunya disebabkan oleh tidak tercukupinya berbagai fasilitas pertanian di daerah. Salah satunya adalah fasilitas irigasi pertanian yang tidak berjalan dengan baik, sehingga mempengaruhi tingkat produktivitas pertanian.
“Kalau masalah beras ini sebetulnya kita yakin Indonesia tidak akan kekurangan beras dan itu bisa dibuktikan di zaman Presiden Soeharto, sampai kita ekspor ke Italia. Tapi saat ini banyak fasilitas pertanian, khususnya persawahan yang tekendala karena perairan tidak membaik,” jelasnya.
Puteh juga mengatakan bahwa untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pengadaan fasilitas pertanian harus diserahkan ke daerah. Karena sampai saat ini, pengadaan fasilitas pertanian masih terpusat di Kementerian Pertanian. Padahal menurut Puteh, pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan di daerahnya.
“Jadi kesisteman kita masih perlu dievaluasi untuk ke depan. Sehingga pertanian yang ada di lapangan toh yang punya lahan daerah. Daerah itu kabupaten dan provinsi, jadi yang paling mungkin melakukan peningkatan produksi pangan itu masyarakat daerah, bukan di pusat,” imbuh Puteh yang merupakan Senator dari Aceh ini.
1 2
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Halaman : 1 2
