DPD Dan ICMI Bahas Regulasi A1 dan Penataan Demokrasi

JAKARTA – Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mendorong Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang dijadwalkan berlangsung Desember 2026 tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga membahas sejumlah persoalan strategis bangsa. Hal itu disampaikan Sultan usai bertemu dengan pimpinan ICMI, Senin (21/9).

Menurutnya, Munas ICMI dapat menjadi momentum untuk mengembangkan gagasan dan mencari solusi atas berbagai persoalan nasional.

“Yang penting bukan hanya muktamarnya, tetapi juga isu-isu yang akan mulai kita kembangkan,” kata Sultan.

Sultan mengatakan, DPD RI akan mendorong kolaborasi dengan sejumlah lembaga dan organisasi, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), untuk membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kondisi nasional.

Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat memperkuat sejumlah agenda legislasi yang menjadi usulan DPD RI. Beberapa di antaranya menyangkut Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, masyarakat adat, lingkungan, hingga pengelolaan korban perubahan iklim.

“DPD juga meminta dukungan ICMI dan BRIN terkait dengan beberapa produk legislasi yang diusulkan oleh DPD,” ujarnya.

Selain isu legislasi, Sultan menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dinilainya perlu mendapat perhatian serius. Ia menilai perkembangan teknologi AI tidak mungkin dihentikan. Karena itu, diperlukan kerangka regulasi agar pemanfaatan AI tetap terkendali sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita akan menginisiasi semacam payung hukum atau regulasi, atau mungkin legislasi terkait dengan AI. AI ini sesuatu yang tidak bisa dicegah, tetapi kalau tidak diatur juga bisa tidak terkendali,” jelas Sultan.

Menurut Sultan, pembahasan mengenai regulasi AI menjadi salah satu isu yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara lembaga negara, organisasi kemasyarakatan, dan kalangan cendekiawan. Dalam pertemuan tersebut, Sultan juga menyoroti perlunya penataan kembali sistem ketatanegaraan dan kelembagaan negara.

Ia mengatakan, kewenangan setiap lembaga negara perlu ditempatkan secara tepat agar masing-masing dapat menjalankan fungsi secara efektif dan memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi negara. Sultan juga menyinggung tantangan demokrasi Indonesia, salah satunya terkait biaya politik yang dinilai semakin mahal.

“Semua sepakat bahwa demokrasi kita makin hari makin mahal. Itu yang harus kita tata ulang, lalu lembaga-lembaga negara juga harus kita tata ulang sesuai dengan kewenangannya,” pungkasnya.[]

Penulis : Heri Suroyo

Editor : Nara J Afkar

Sumber Berita : Jakarta

Temukan berita-berita menarik lainnya