Dewan Pers Mengirim Pesan Keliru Dalam Membahas IKP di Lampung

Sabtu, 7 Desember 2024 | 11:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ahmad Novriwan, Ketua JMSI Lampung

Ahmad Novriwan, Ketua JMSI Lampung

LAMPUNG — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menyayangkan eksklusifitas pembahasan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di Lampung yang digelar Dewan Pers di Hotel Santika, Bandar Lampung, hari Kamis, 5 Desember 2024.

Dalam kegiatan itu, Dewan Pers hanya mengundang sepuluh pemimpin redaksi media di Lampung. Sementara substansi yang dibahas dalam pertemuan itu adalah IKP di Lampung yang sangat rendah.

“Forumnya terlalu sempit, sementara yang dibahas sebetulnya sangat penting untuk melibatkan masyarakat pers Lampung secara keseluruhan,” ujar Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung Ahmad Novriwan dalam keterangan kepada media, Sabtu, 7 Desember 2024.

Apalagi, sambung Ahmad Novriwan yang biasa disapa Anov, dalam pemaparannya, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mendorong agar berbagai lembaga pemerintah menjalin kerja sama dengan media-media profesional yang tercatat di Dewan Pers. Sudah semua profesionalkah yang di undang!? Atau penyelenggara hanya sekedar menghabiskan anggaran?.

Baca Juga:  Komisi V DPR Kawal Modifikasi Cuaca Penanganan Karhutla Di Kalimantan Dan Sumatera

“Pernyataan Ketua Dewan Pers ini inkonsisten atau bertolak belakang dengan sikap yang diambil Dewan Pers dalam pembahasan IKP di Lampung. Dengan tidak mengundang media-media lain di Lampung yang telah tercatat sebagai media profesional di Dewan Pers, justru Ketua Dewan Pers mengirimkan pesan keliru kepada masyarakat luas. Seolah-olah di Lampung media yang peduli dengan profesionalisme karya pers hanya sedikit,” urai Anov.

Dalam Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia 2024, Provinsi Lampung berada di posisi ke-37 dari 38 provinsi. Dengan nilai 62,04 Lampung berada di atas Provinsi Papua Tengah yang mendapatkan nilai 61,34.

Baca Juga:  Pengukuhan Pengurus Daerah JMSI Sumbar dan Seminar Nasional

Ketika membahas masalah itu bersama sepuluh pimpinan redaksi di Lampung, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, IKP di Lampung adalah tanggung jawab semua pihak. Untuk meningkatkan IKP di Lampung, dia menambahkan, perlu memberikan dukungan berupa kerja sama atau iklan hanya kepada media profesional.

“Karena dukungan kepada media profesional akan berpengaruh terhadap ekosistem pemberitaan di Lampung,” ujar Ninik.

Pernyataan Ninik ini menurut Anov, sepintas memperlihatkan dirinya peduli pada IKP di Lampung. Namun, perlakuan Ninik pada media-media profesional lainnya di Lampung justru memperlihatkan dirinya tidak memberikan dukungan dan penghormatan pada masyarakat pers Lampung. []


Penulis : Anis


Editor : Anis


Sumber Berita : Lampung, JMSI

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

DPRD dan Pemprov Lampung Sepakati Penarikan Raperda Perubahan Bentuk Hukum BPD
Peduli Dampak Kemarau Panjang, Polres Way Kanan Bantu Air Bersih kepada Warga
Pemprov Lampung Ajukan Perubahan APBD 2026, Anggaran Didorong Lebih Berdampak ke Masyarakat
Dampak Erupsi Menurun, Sekolah Kembali Dibuka dan Penerbangan Mulai Normal
Anggota DPR Eva Stevany Mengaku Masuk Kelompok Desil 4 Harta LHKPN 2025 Rp 3,5 Milyar 
Pemprov Lampung Pastikan Kesiapsiagaan Destana Hadapi Dampak Erupsi Anak Krakatau
Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Kabupaten Lampung Selatan Uji Kesiapan Sirene Tsunami dan Jalur Evakuasi Pesisir
Sugiat Minta Kader Gerindra Sumut di Eksekutif dan Legislatif Jadi ‘Jubir’ Prabowo
Ahmad Novriwan

Berita Terkait

Selasa, 8 September 2026 - 16:35 WIB

DPRD dan Pemprov Lampung Sepakati Penarikan Raperda Perubahan Bentuk Hukum BPD

Selasa, 8 September 2026 - 16:18 WIB

Peduli Dampak Kemarau Panjang, Polres Way Kanan Bantu Air Bersih kepada Warga

Selasa, 8 September 2026 - 16:14 WIB

Pemprov Lampung Ajukan Perubahan APBD 2026, Anggaran Didorong Lebih Berdampak ke Masyarakat

Selasa, 8 September 2026 - 16:10 WIB

Dampak Erupsi Menurun, Sekolah Kembali Dibuka dan Penerbangan Mulai Normal

Selasa, 8 September 2026 - 15:09 WIB

Anggota DPR Eva Stevany Mengaku Masuk Kelompok Desil 4 Harta LHKPN 2025 Rp 3,5 Milyar 

Berita Terbaru

#indonesiaswasembada

Dampak Erupsi Menurun, Sekolah Kembali Dibuka dan Penerbangan Mulai Normal

Selasa, 8 Sep 2026 - 16:10 WIB