Delegasi DPR RI Ajukan Empat Saran Penguatan Peran AIPA

Selasa, 8 Agustus 2023 | 14:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Delegasi DPR RI di Sidang Paripurna Pertama pertemuan Majelis Antar-Parlemen ASEAN atau ‘ASEAN Inter-Parliamentary Assembly’ (AIPA) ke-44, Senin (7/8/2023), di Jakarta, menegaskan urgensi AIPA dalam menjaga stabilitas dan upaya memajukan ASEAN. Selain disampaikan pandangan masing-masing anggota AIPA, di sesi Paripurna Pertama Sidang Umum AIPA ke-44 tersebut disampaikan juga 15 pernyataan para peninjau dan 8 peserta tamu.

Pada sesi Sidang Paripurna dalam rangkaian Sidang Umum AIPA ke-44, Fadli Zon menekankan pentingya menjaga kawasan ASEAN agar tetap stabil untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat kawasan. “Perlu adanya langkah-langkah yang diusulkan Delegasi DPR ke AIPA untuk memastikan keamanan dan kemajuan bagi rakyat ASEAN serta menjaga agar harapan mereka tetap tumbuh,” katanya.

Baca Juga:  DPR AS Kemungkinan Makzulkan Menteri Perang Pete Hegseth

Delegasi DPR RI mengajukan empat saran di paripurna. Pertama, AIPA harus mendorong komitmen pemerintah atas demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, supremasi hukum, mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN. AIPA harus bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi rakyat ASEAN serta memberikan jaminan akan kehidupan damai dan sejahtera di Kawasan.

Baca Juga:  Penyadapan, Komisi III DPR Hormati Proses Hukum

Fadli Zon juga menyarankan AIPA agar menjadi lembaga terdepan dalam menjalin kerja sama yang lebih luas, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di kawasan, untuk mewujudkan kristalisasi Visi ASEAN 2045. AIPA harus lebih responsif dan adaptif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di masing-masing negara anggota ASEAN yang sejalan dengan tantangan regional dan global.(*)

Temukan berita-berita menarik lainnya

Berita Terkait

Mengarungi Laut Dalam: Sebuah Visi Baru Bagi Indonesia-Tiongkok
Curhat dengan AI, Sejauh Mana Batas Toleransi?
782 Anak Terpapar Radikalisme: DPRD Lampung Ingatkan Bahaya Doktrinasi Muda
Mantan PM Malaysia Najib Razak Kembali ke Penjara
Trump Tunjuk Stephen Miller jadi Kepala Staf Putih
Raksasa Undustri Kertas Indonesia, Pamerkan Inovasi Hijau di CIIE
Netty Prasetyani Soroti Modus Narkotika di Cairan Vape
Siarkan Sidang Terbuka, Setjen DPR Sabet State Institution Award CNN 2026

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 22:55 WIB

Mengarungi Laut Dalam: Sebuah Visi Baru Bagi Indonesia-Tiongkok

Sabtu, 7 November 2026 - 22:03 WIB

Curhat dengan AI, Sejauh Mana Batas Toleransi?

Sabtu, 7 November 2026 - 21:45 WIB

782 Anak Terpapar Radikalisme: DPRD Lampung Ingatkan Bahaya Doktrinasi Muda

Sabtu, 7 November 2026 - 20:14 WIB

Mantan PM Malaysia Najib Razak Kembali ke Penjara

Sabtu, 7 November 2026 - 20:10 WIB

Trump Tunjuk Stephen Miller jadi Kepala Staf Putih

Berita Terbaru

Yustian Rovi Alfiansah menghadiri Forum Kerja Sama Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Internasional (International Science and Technology Innovation Cooperation Forum/ISTICF) dan Konferensi Inovasi Teknologi Laut Dalam (Deep-Sea Technology Innovation Conference/DSTIC) Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan 2026, yang merupakan edisi keempat, di Sanya, Provinsi Hainan, Tiongkok selatan, pada 4 November 2026. (Xinhua)

Berita Utama

Mengarungi Laut Dalam: Sebuah Visi Baru Bagi Indonesia-Tiongkok

Sabtu, 7 Nov 2026 - 22:55 WIB

Infografis ini menampilkan ketersediaan psikiater dan psikolog klinis di Indonesia. Data nasional per 1 September 2026 bersumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI), sedangkan sebaran per provinsi bersumber dari kajian Info Singkat DPR RI (Oktober 2023). (Xinhua)

Berita Utama

Curhat dengan AI, Sejauh Mana Batas Toleransi?

Sabtu, 7 Nov 2026 - 22:03 WIB

Mantan perdana menteri (PM) Malaysia Najib Razak (pertama dari kiri) terlihat di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 22 Desember 2025. Mantan PM Malaysia Najib Razak gagal dalam upaya bandingnya untuk dipindahkan ke tahanan rumah setelah Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonannya pada hari itu. (Bernama/Xinhua)

Berita Utama

Mantan PM Malaysia Najib Razak Kembali ke Penjara

Sabtu, 7 Nov 2026 - 20:14 WIB

Berita Utama

Trump Tunjuk Stephen Miller jadi Kepala Staf Putih

Sabtu, 7 Nov 2026 - 20:10 WIB