BERBAGI

Polisi Tak Perlu Izin Presiden

Laporan: Vona/CJ
BANDARLAMPUNG-Sama dengan Pengamat Hukum UBL, Yusdianto Pengamat Hukum Universitas Lampung juga berpendapat senada meski tidak sama. Dikatakan Yusdianto, Andi Surya terlalu berlebihan dalam mengomentari persoalan dugaan kasus pelecehan yang menimpa mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Provinsi Lampung inisial (EP).

Yusdianto berpendapat, persoalan Andi Surya yang mengeluarkan statmen di media terkait dugaan kasus pelecehan di Kampus UIN bisa dipidanakan.

“Saya kira bisa dipidanakan. Kecuali yang buat pernyataan Andi Surya kapasitasnya selaku pribadi bukan sebagai anggota parlemen,” katanya seperti dilansir di Lampost.co.

Yusdianto mengingatkan fungsi DPD sebagaimana Pasal 22D UUD 1945 anggota DPD menjalankan tiga macam fungsi yaitu legislasi, pertimbangan dan pengawasan yang berkaitan dengan: 1) otonomi daerah 2) hubungan pusat dan daerah, 3) pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah 4) pengelolaan sumber daya alam dan Sumber daya ekonomi yg terkait daerah, dan 5) hal hal yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah.

BACA JUGA  Kaligrafi Dekorasi Putra Persembahkan Medali Perak

“Seorang anggota parlemen yang punya imunitas dalam hal ini DPD jika dalam rangka melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Pertanyaannya, apakah urusan pelecehan itu juga diurus oleh DPD, saya kira itu sudah berlebihan dan melampaui batas fungsi dari DPD. Jika ada yang tersinggung ya wajar saja,” katanya.

Ia mengatakan pada pasal 245 ayat (1) UUMD 3: Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR/DPD yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.

BACA JUGA  UMITRA Jelaskan Sudah Bantu 'Anaknya' Yang Jadi Korban Tsunami

Seperti diketahui, Ketua tim advokat Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH), Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Yudi Yusnandi, bersama civitas UIN RIL melaporkan senator Andi Surya ke Polda Lampung, dengan nomor laporan B-10/1/2019/LPG/SKPT, Senin (21/1/2019).

Beberapa pasal yang dilaporkan yakni, pasal 27 ayat (3), pasal 28, pasal 36, pasal 51, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian, pasal 310 dan 311 KUHP Tentang Pencemaran Nama Baik. [*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here