BERBAGI

Laporan : Fath/Heri/CJ
BANDARLAMPUNG – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung hingga kini masih menunggu tindakan tegas dari pihak penegak hukum dan pemerintah pusat. Hal ini terkait adanya reklamasi di Pulau Tegal, Kabupaten Pesawaran yang disinyalir belum memiliki izin dan melanggar peraturan.

“Walhi berharap pelanggaran yang di lakukan, harus mendapatkan perhatian lebih. Karena kasus yang sama kurang mendapatkan perhatian dari pihak penegak hukum,” ungkap Irfan staf advokasi Walhi.

BACA JUGA  BPK RI Apresiasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Lampung

Pihak Walhi sendiri akan melakukan tindakan lain jika penegak hukum tidak menindak hingga akhir Februari 2019 mendatang.

Sebelumnya anggota Komisi IV DPRD Lampung Watoni Nurdin, angkat bicara terkait pembangunan Pulau Tegal yang diduga tidak memiliki izin. Pihaknya berencana memanggil dinas terkait menindaklanjuti permasalahan tersebut. Menurut Watoni, pihaknya akan meminta dinas terkait menghentikan pembangunan di Pulau Tegal hingga perizinan selesai.

BACA JUGA  Uber Anugerah Motor Meriahkan Jalan Sehat HUT Bhayangkara

“Dalam waktu dekat ini kami akan memanggil pihak dinas terkait untuk dengar pendapat. Selain itu. Kami akan melakukan tinjauan langsung ke Pulau Tegal untuk melihat dampak pembangunan,” jelas Watoni Nurdin, Jumat (8/2).

Menurutnya jika investor ingin melakukan pembangunan harus memenuhi peraturan yang ada. Sebab bisa terkena sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sehingga dirinya mendorong pihak kepolisian segera menindaklanjutinya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here