Laporan: Heri Suroyo
JAKARTA-Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Soal rencana kenaikan iuran BPJS, DPN SRMI, EN LMND, FNPBI, LMND, KPP STN, API Kartini melalui Ketua SRMI, Wahidah Baharuddin dengan tegas mendesak pemerintah membubarkan BPJS.

Menurut Wahidah, BPJS sebagai badan penyelenggara yang ditunjuk oleh negara, tentu saja wajib bertanggung jawab dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Peningkatan bukan hanya pada kuantitas kepesertaan namun juga peningkatan kualitas layanan, menjamin kemudahan akses, dan terjangkau dalam biaya.

Sebagai badan hukum nirlaba, maka BPJS lembaga non profit, suatu lembaga yang dibentuk negara sebagai penyelenggara Jaminan Sosial dibidang kesehatan. Namun anehnya pada sisi lain BPJS justru diberi kewenangan untuk menggunakan dana iuran kesehatan untuk pengembangan usaha.

Ditambahkan, BPJS mengalami masalah defisit setiap tahunnya, tidak tanggung-tanggung defisit BPJS sampai akhir agustus 2019 mencapai 14 T, bahkan diprediksi akan defisit hingga 32,84 T, inilah alasan utama pemerintah sepakat menaikkan iuran BPJS bagi PBI maupun peserta Mandiri.

Defisit ini tidak terjadi sekali tetapi berkali-kali sejak 2014.

Dikatakan, langkah pemerintah untuk menaikan iuran BPJS baik PBI maupun peserta mandiri bukanlah jalan keluar dari defisit yang terus terjadi, tetapi malah membuat masalah baru.

Oleh karenanya, DPN SRMI, EN LMND, FNPBI, LMND, KPP STN, API Kartini menyatakan;

Evaluasi Sistem dan Audit Pengelolaan Keuangan BPJS, Bubarkan PBJS dan Kembalikan Sistem Jaminan Kesehatan pada Program Jamkesmas dan Jamkesda yang dikelola langsung oleh negara.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here