BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Wakil Ketua MPR Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengatakan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diperlukan yang seharusnya bisa dimanfaatkan pemerintah dan DPR untuk menjawab keresahan publik terkait keadilan hukum.

Terkait penerapan UU ITE, Hidayat mencatat ada beberapa pasal dalam UU itu yang multitafsir dan terkesan tidak adil, sehingga perlu untuk segera direvisi. Diantaranya, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 45A. “Ketentuan-ketentuan bersifat karet inilah yang kerap digunakan untuk menjerat pihak yang kritis, seperti aktivis, jurnalis maupun lawan politik inilah yang menjadi momok bagi kebebasan berekspresi dan berpendapat rakyat saat ini,” ujarnya.

BACA JUGA  MPR RI-PWI Adakan Uji Kompetensi Wartawan Parlemen

Hal tersebut disampaikan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang biasa disapa HNW ini, dalam siaran persnya usai hadir dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Tim Pengkaji UU ITE Kemenkopolhukam terkait implementasi dan revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), di Jakarta, Kamis (18/3). Hadir dalam acara itu, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dan Anggota Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here