Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Polemik parlemen threshold (PT) dalam setiap revisi UU pemilu seolah menjadi tradisi politik dan itu tak lepas dari kepentingan partai politik besar.

“Sehingga menaikkan PT dipastikan akan menguntungkan partai besar. Padahal, idealnya nol persen agar tidak membuang-buang suara rakyat,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi dalam acara forum legislasi ‘Ke Mana Arah RUU Pemilu?” bersama anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin, dan pengajar Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana Heri Budianto, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (7/7).

“Di pemilu 2019 saja suara rakyat yang terbuang 13 jutaan suara. Jumlah suara itu terbuang, dan sama sekali tak ada perwakilannya di parlemen. Padahal, negara ini menganut keberagaman dan kebhinnekaan,” tambahnya.

BACA JUGA  Ada Dikotomi Pendidikan Formal dan Non Formal

Menurut Arwani revisi UU pemilu No. 7 tahun 2017 itu tak perlu menaikkan PT parlemen. Dimana demokrasi Indonesia ini memiliki kekhasan tersendiri, karena bangsa ini terdiri dari banyak suku, adat, ras, agama, dan golongan.

“Jangan sampai jutaan suara rakyat tak bisa dikonversi menjadi kursi di DPR RI,” ujarnya.

Anggota DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus juga berpendapat kalau parlemen threshold tersebut tidak dinaikkan, namun kalaupun ada PT-nya tetap 4 persen. Sedangkan untuk presidential threshold, PAN mendukung 5 persen hingga 10 persen, agar ada capres lebih dari dua pasangan. Dengan 4 persen saja 13 juta suara hilang sia-sia.

BACA JUGA  Ketua DPR Resmikan PIPP Dan Ruang Tunggu Tamu Negara

“Harapannya RUU pemilu ini membawa sesuatu yang positif bahwa hak-hak demokrasi itu benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat, sehingga bisa memilih calon pemimpin yang berkualitas dan pemilu berlangsung secara jujur, adil, umum, rahasia dan demokratis. Membuat UU itu harus memahami filosofi NKRI yang beragam, majemuk, bhinneka dan tetap bersatu dalam kearifan lokal masing-masing,” katanya.

Anggota FKB DPR Yanuar Prihatin mengakui kalau sistem pemilu ini masih banyak yang paradoks; antara input dan output-nya. “Untuk itu, RUU Pemilu ini harus didesign sesistemtis mungkin agar menghasilkan DPR, kepala daerah, dan presiden yang kuat, memiliki kapasitas yang memadai, dan berkualitas melalui UU Parpol dan Indeks Kepemimpinan Nasional,” katanya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here