BERBAGI

WACANA Pembentukan Pansus dugaan Politik Uang pada Pemilihan Gubernur Lampung dalam Pilkada Serentak 27 Juni kemarin mendapat penolakan dari Fraksi PAN, Golkar dan PKB.

Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho menerangkan, PAN menilai pembentukan Pansus tersebut adalah sangat tidak relevan bahkan lebih dari itu merupakan penyimpangan atas tugas dan fungsi lembaga legislatif.

“Seharusnya DPRD Provinsi Lampung sebagai lembaga Perwakilan Rakyat mendorong upaya penegakan hukum terhadap dugaan terjadinya Politik uang pada pemilihan Gubernur Lampung dalam pilkada serentak tahun 2018 oleh pasangan calon tertentu dengan memberikan ruang yang seluas luasnya kepada pihak terkait yang berwenang dalam hal ini Bawaslu untuk memproses permasalahan yang ada secara profesional dan objektif sesuaiSOP yang berlaku tanpa diintervensi dengan kekuasaan untuk kepentingan subjektif tertentu,” terang Agus.

BACA JUGA  LINTASTV-Lampung Tolak Hasil Pilgub

Fraksi Golkar DPRD Lampung juga komit menolak Pansus Politik Uang. “Kita semua sepakat (menolak terbentuknya Pansus) sesuai pernyataan KPU Lampung, pilkada sudah selesai, aman dan damai,” kata Ketua Komisi 1 DPRD Lampung, Ririn Kuswantari.

BACA JUGA  Paslon 4 Pesta Ketupat 44.444

Senada dengan PAN dan Golkar, Fraksi PKB tak mau ketinggalan. Melalui Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung Khidir Ibrahim mengatakan, DPRD tidak memiliki dasar konstitusional dan dasar hukum yang kuat untuk membentuk panitia khusus yang bertugas untuk melakukan investigasi terhadap politik uang yang terjadi di Pilgub Lampung 2018.

“Oleh karena itu kami dengan tegas menolak pansus dugaan politik uang karena akan melanggar hukum, menodai nama baik DPRD, dan berpotensi merusak esensi demokrasi yang bebas dari intervensi,”kata Khidir. [*/vona/lintas]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here