Laporan: Heri/Vona
JAKARTA-Pengamat Hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas) Ismail Rumadan menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi melakukan korupsi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang jika dia tidak cuti kampanye.

“Prinsipnya kekhawatiran potensi penyalagunaan wewenang selama masa kampanye itu cukup besar jika calon petahan tidak ambil cuti,” kata Ismail di Jakarta.

Menurutnya, masyarakat juga pasti menilai bahwa Jokowi berpotensi menggunakan fasilitas negara, seperti melibatkan para menteri di kabinetnya maupun melibatkan kepala daerah, untuk kepentingannya sebagai capres.

BACA JUGA  Jokowi Panggil Wiranto-Agum Gumelar
IKLAN

“Seharusnya, Jokowi memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, sebab beberapa kali pemilihan sebelumnya para calon petahana selalu mengambil cuti kampanye,” ujar Ismail.

Ia menilai, Jokowi nampak cemas atas merosotnya elektabilitasnya sehingga berbagai macam cara dilakukan untuk mendongkrak elektabilitasnya yang saat ini hanya 40,4 persen berdasarkan hasil survei PolMark Indonesia beberapa waktu lalu.

Presiden Joko Widodo disarankan untuk mengambil cuti kampanye juga disampaikan Andi Arief, Poltisi Partai Dmokrat. Saran itu disampaikan oleh politikus Partai Demokrat Andi Arief lewat akun Twitter-nya @AndiArief__, Minggu kemarin (10/3).

BACA JUGA  Jokowi Minta Lahan 2 Ha

“Pak Jokowi sebaiknya ambil cuti, untuk mencegah keterpaksaan birokrasi/polri/TNI salah gunakan kekuasaan,” cuit Andi.

Andi menyarankan, dalam menjalankan fungsi kepresidenan, jika Jokowi cuti, bisa dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Karena, dia menganggap, bila Jokowi tidak cuti, sangat wajar ada anggapan bahwa Pilpres sudah tidak fair.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here