BERBAGI

JAKARTA – Pemerintah tak memiliki kemauan politik atau political will untuk mengangkat tenaga honorer K2 menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Masalah anggaran selalu menjadi alasan untuk tidak mengangkat status para tenaga honorer ke jenjang yang lebih baik, meski pengabdian mereka sudah cukup lama

“Nasib tenaga honorer K2 sudah menjadi perhatian di tingkat nasional. Pengangkatan honorer menjadi PNS ini sebenarnya tergantung kemauan politik dari pemerintah. Mau tidak mengangkat mereka. Jika mau, masalah anggaran dan regulasi bisa dibicarakan bagaimana teknisnya,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendrausai usai mengikuti Rapat Gabungan antara Komisi I, II, IV, VIII, IX, X dan XI DPR RI, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

BACA JUGA  Dibangun Jembatan Permanen Di Pekon Mandiri

Sutan yang juga Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini tak menegaskan nasib tenaga honorer K2 merupakan masalah yang cukup kompleks. Karena terkait masalah regulasi, anggaran, kebutuhan, administrasi dan pemanfaatan pegawai pemerintah di tiap instansi, sehingga luasnya permasalahan rapat ini harus dibahas oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

BACA JUGA  Pemerintah Buat Masyarakat Antusias Menangkap Koruptor

“Nasib honorer ini masalah yang sangat kompleks, karena menyangkut kepentingan banyak pihak. Dan sangat terkait dengan kemampuan anggaran, dan administrasi birokrasi yang luas dan kompleks, sehingga perlu dibicarakan dari semua sudut kepentingan,” tegasnya. [heri/lintas]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here