Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan sebagai akibat dari keputusan MK sendiri. Dan, revisi ini sudah ada pada periode DPR sebelumnya.

“Karenanya DPR menyesalkan adanya tuduhan barter dengan RUU ini dan itu. Justru, tuduhan itu merendahkan martabat sembilan (9) hakim konstitusi itu sendiri,” tegas Anggota Komisi III DPR F-Nasdem Taufik Basari dalam Forum Legislasi “RUU Mahkamah Konstitusi: Bagaimana Memperkuat Kekuasaan Kehakiman?” bersama anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Dr. Benny K Harman, Habiburokhman (Gerindra), dan pakar hukum Leopold Sudaryono (Australian National University) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (8/9).

“Penghapusan periodesasi hakim konstitusi misalnya, itu diharapkan agar mereka ini tak berpikir lagi untuk mendapat ini dan itu, untuk menjadi menteri, kembali lagi menjadi hakim tinggi, lawyer, dan sebagainya. Melainkan mereka harus menjadi negarawan dan mengabdi sepenuhnya untuk rakyat, bangsa dan negara,” tambah Taufik Basari.

BACA JUGA  Fahri: Pemerintah Harus Klarifikasi Kabar Prabowo Dilarang Sholat

RUU MK ini termasuk ke dalam kategori RUU kumulatif dalam prolegnas, yakni RUU yang disusun sebagai akibat tindak lanjut dari putusan MK terhadap UU tertentu yang harus  mengalami perubahan akibat putusan MK tersebut. Karena itu akibat adanya putusan-putusan MK terhadap UU MK, maka perlu dilakukan perubahan terhadap UU MK yang mengacu pada putusan-putusan MK tersebut.

“Mengingat revisi ini kumulatif sebagai akibat dari putusan MK atau untuk menjawab tindak lanjut dari putusan MK,” kataTaufik,

BACA JUGA  Paripurna DPR Dihujani Kritik Impor TKA China

Sementara Anggota Komisi III F Gerindra Habiburrokhman mengakui jika revisi khususnya terkait komplain konstitusion yang didrop ini sebagai usulan diri dan anggota DPR yang lain. Padahal, konstitusi komplain ini ada di semua negara yang memiliki MK. “Kami bermimpi ingin revisi ini menjadi kado terbaik bagi rakyat, dan saya yakin pada empat tahun ke depan akan gol,” kata politisi Gerindra itu.

Dengan konstitusi komplain diharapkan hakim tidak takut untuk memutuskan perkara terkait dengan eksekutif, legislatif, yudikatif dan lain-lain. Hal itu kata, Habiburrokhman, karena hakim MK ini bukan hakim biasa, melainkan negarawan yang harus diperlakukan istimewa.

“Jadi, saya miris jika revisi ini dituding sebagai barter dengan yang lain,”pungkasnya.[]

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here