BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo

GORONTOLA – Wakil Ketua MPR Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA, menyebutkan kalangan akademisi Universitas Negeri Gorontalo menginginkan dihidupkannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). GBHN atau PPHN diharapkan menjadi pedoman pembangunan nasional yang terencana, terstruktur, dan terukur serta berkesinambungan baik di pusat maupun daerah.

“Semua menginginkan adanya haluan negara. Tetapi apakah haluan negara ini perlu masuk dalam konstitusi melalui amandemen UUD NRI 1945 atau hanya cukup dalam UU, itu belum bisa diketahui,” kata Sjarifuddin Hasan usai bersilaturahmi dengan civitas Universitas Negeri Gorontalo (UNG) di Gorontalo, Kamis (6/5). Sliaturahmi ini dihadiri Rektor UNG Dr. Ir. H. Eduart Wolok, ST, MT, IPM, Ketua Senat UNG Prof Dr Rauf Hatu, MSi, dan para wakil rektor, dekan, ketua lembaga, kepala pusat studi di UNG, serta staf khusus Wakil Ketua MPR Jafar Hafsah.

BACA JUGA  MPR Terima 40 Ribu Masker dari Parlemen Vietnam

Dari silaturahmi dengan civitas UNG itu Sjarifuddin Hasan mengungkapkan masih adanya perbedaan pendapat di kalangan akademisi UNG terkait payung hukum haluan negara. Ada yang berpandangan bahwa GBHN atau PPHN sebaiknya dimasukkan dalam konstitusi melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945. Ada juga yang berpandangan cukup melalui UU. Serta ada yang berpandangan GBHN atau PPHN masuk dalam penjelasan (lampiran UUD NRI Tahun 1945). “Jadi ada tiga alternatif itu,” ungkap Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here