BERBAGI

APA itu SPI, SPI merupakan singkatan Sumbangan Pembangunan Institusi adalah sumbangan yang di berikan oleh wali mahasiswa kepada perguruan tinggi yang bersifat wajib. Besaran ditentukan oleh perguruan tinggi yang sangat bermacam-macam. SPI bukan seperti UKT, karena SPI ini diberikan saat akan masuk ke perguruan tinggi yang sifatnya satu kali saja.

Tujuan dari pengadaan SPI ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja perguruan tinggi. Seperti, memperbanyak jumlah penelitian, meningkatkan aktivitas mahasiswa seperti mengikuti perlombaan, pembangunan gedung, serta pemeliharaan fasilitas kampus seperti gedung perkuliahan dan laboratorium.

Tidak semua Perguruan Tinggi Negeri mengadakan SPI, hanya beberapa perguruan tinggi negeri yang sudah berstatus badan hukum. Pengenaan SPI kebanyakan diberlakukan bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri.

BACA JUGA  Teras Hijau Dan KPKAD Keberatan Kebijakan PPDB

Tetapi tidak menutup kemungkinan dikenakan juga bagi jalur masuk lain, tinggal aturan masing-masing perguruan tingginya. Untuk beberapa PTN-pun namanya tidak selalu SPI, tetapi sistem kerjanya masih sama.

Di dalam pengenaan SPI, masing-masing fakultas berbeda, bahkan setiap jurusanpun berbeda. Semakin beken jurusan dan semakin memerlukan fasilitas banyak semakin tinggi biaya SPI-nya. Ambil saja kedokteran, bisa sampai 250 juta.

Perrtanyaannya kemudian, mengapa SPI juga diterapkan di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Kejuruan di Lampung? Belum diperoleh jawaban yang pasti. Namun, sejumlah orang tua calon siswa jalur ujian mandiri (UM) di SMAN 2 Bandar Lampung, menyayangkan kebijakan penentuan sumbangan pengembangan institusi (SPI) terlalu mahal seperti dilansir Lampost.co. Komite sekolah di SMAN 2 melalui jalur UM senilai Rp22,8 juta. Dengan dana sebesar itu, tak ubahnya membayar UKT pada perguruan tinggi dengan tingkat gengsi yang sedang-sedang saja.

BACA JUGA  Budi: SPI-PPDB Kebijakan Ngawur

Sudah begitu bejadkah dunia pendidikan di Lampung dengan sistem SPI ini? Dr Budi Kustoro, pengamat pendidikan di Lampung menegaskan, itu bukan lagi bejad. Jauh dari kata bejad jika kebijakan itu didiamkan begitu saja.

“Gugat kebijakan yang mencekik masyarakat seperti itu. Dan saya siap mendampingi masyarakat soal kebijakan yang menyengsarakan rakyat,”kata Budi via telepon pagi ini.[vona/lintas]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here