JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap musim kemarau tidak boleh dianggap sebagai fenomena tahunan semata.
Menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani secara serius melalui evaluasi tata kelola hutan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Ia menilai, persoalan kehutanan memiliki keterkaitan erat dengan masa depan masyarakat. Karena itu, pembahasan politik dan strategi pemenangan pemilu semestinya tidak hanya berorientasi pada perolehan kursi, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi rakyat.
“Golkar tidak boleh hanya bicara politik. Golkar harus bicara soal kehidupan rakyat. Dan salah satu persoalan kehidupan rakyat yang paling mendasar hari ini adalah persoalan hutan,” ujar Firman dalam keterangan pers, Senin (12/10/2026).
Ia mengaku prihatin terhadap pengelolaan hutan yang dinilainya masih terlalu berorientasi pada nilai ekonomi. Menurut Firman, hutan kerap dipandang sebatas sumber komoditas, mulai dari kayu, kelapa sawit, batu bara, nikel, emas, hingga berbagai mineral lainnya.
Padahal, kata dia, hutan memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar menghasilkan keuntungan ekonomi. Hutan merupakan aset penting bangsa yang berperan menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menopang kehidupan masyarakat.
“Nilai ekonominya dilihat hanya dari kayu, dari sawit, dari batu bara, dari nikel, emas dan mineral lainnya. Semangatnya hanya memanfaatkan, mengeksploitasi. Padahal hutan itu adalah aset terbesar negara, paru-paru dunia yang berkelanjutan, sumber kehidupan,” ungkap Anggota Baleg DPR ini.
Firman menyoroti pola bencana yang terus berulang di Indonesia. Ketika musim kemarau tiba, karhutla kembali terjadi dan menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan, aktivitas pendidikan, hingga transportasi udara.
Sementara itu, ketika musim hujan datang, kerusakan lingkungan dan persoalan tata kelola kawasan hutan dapat meningkatkan risiko banjir bandang serta tanah longsor di sejumlah wilayah.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penanganan yang tidak hanya berfokus pada dampak bencana, tetapi juga menyasar penyebab utama kerusakan lingkungan.
“Negara harus hadir secara sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya reaktif memadamkan api saat karhutla terjadi. Tidak bisa hanya reaktif mengirim bantuan saat banjir dan longsor terjadi,” tegas Wakil Ketua Fraksi Golkar di MPR ini.
Firman mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan, termasuk perizinan perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan hutan. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.
Selain pembenahan di tingkat kebijakan dan pengawasan, ia menilai pemberdayaan masyarakat sekitar hutan harus menjadi bagian penting dari upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perlu memperoleh kesempatan ekonomi yang memadai agar dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Evaluasi total tata kelola, perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan. Penegakan hukum yang adil dan tegas. Hilirnya, berdayakan masyarakat sekitar hutan. Jangan biarkan mereka miskin,” kata Legislator dapil Jateng III ini.
Firman menambahkan, persoalan kehutanan tidak dapat dipandang sebagai masalah yang hanya berdampak pada satu daerah. Kerusakan hutan di suatu wilayah dapat menimbulkan konsekuensi bagi masyarakat di wilayah lain, baik melalui penyebaran asap kebakaran maupun bencana hidrometeorologi.
Ia mencontohkan, kebakaran hutan di Kalimantan dapat menyebabkan asap menyebar hingga wilayah lain, sedangkan kerusakan kawasan hulu berpotensi meningkatkan risiko banjir di daerah hilir.
“Karena hutan ini bukan milik satu daerah. Hutan Kalimantan yang terbakar, asapnya sampai ke Jawa. Hutan yang rusak di hulu, banjirnya sampai ke hilir,” pungkasnya. []
Penulis : Heri Suroyo
Editor : Romy Agus
Sumber Berita : DPR RI
