BERBAGI

Laporan: Heri Suroyo/Fathul
JAKARTA-Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Energi Primer PT PLN Persero. Kardaya Wanika, Anggota Komisi VII DPR RI menilai, sejatinya tidak hanya direksi PLN saja yang diganti, namun juga komisaris PLN.

“Jika kemudian Menteri BUMN mengganti salah satu direksi atau merombak susunan Direksi PLN itu agak baik. Tapi menurut saya pimpinan tertingginya juga harus diberi punishment, termasuk komisarisnya harus diganti,” papar Kardaya

BACA JUGA  Fahri Kritik Mahfud Larang Jurnalis Bertanya FPI

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menjelaskan, selama ini PLN dan pemerintah selalu mengatakan kelebihan pasokan (surplus) batu bara, bukan kekurangan stok. Tapi nyatanya, sejak pekan lalu muncul berita bahwa stok batu bara PLN mengkhawatirkan.

Terkait dengan pelarangan ekspor batu bara yang sejak pekan lalu terus menjadi pemberitaan, menurut Kardaya sejatinya hal itu tidak langsung disamaratakan atau diberlakukan untuk seluruh perusahaan batu bara. Menurut legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII itu, aturan tersebut harus diberlakukan kepada perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban domestic market obligation (DMO) sebesar 25 persen.

BACA JUGA  China Faham, Indonesia tak Sungguh-sungguh Pilih Jalan Kedaulatan

“Jangan sampai perusahaan yang baik (menjalankan kewajibannya) dengan perusahaan yang melanggar disamakan. Karena nantinya tidak mendidik dan tidak baik juga untuk iklim investasi ke depan,” pungkas Kardaya. ##

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here