Soal LHKPN, Miskin Pejabat Yang Jujur

200
BERBAGI

Laporan : Ilham/CJ
BANDARLAMPUNG – Soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ternyata belum juga selesai di negeri ini. Apakah karena ringan nya sanksi yang diberikan, atau masih doyannya pejabat Indonesia bermain pat gulipat alias korupsi di tengah pemberantasan yang kian gencar.

Pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung (UBL) Rifandy Ritonga berpendapat, soal enggannya pejabat Indonesia melaporkan harta kekayaannya disebabkan banyak hal, diantaranya miskinnya komitmen penyelenggaraan negara yang jujur, terbuka dan transparan sebagai abdi negara.

BACA JUGA  Dua Akademisi ED UBL Raih Beasiswa Di Cina

“Yang utama komitmen yang miskin terhadap penegakkan aturan LHKPN. Selain faktor lain,”urai Fandy, sapaan Ketua PSKP UBL.

Dikatakan, lemahnya sanksi yang dijatuhkan juga menjadi tolok ukur keinginan pada pejabat dalam melaporkan LHKPN. Ditambahkannya, parpol patut diduga menjadi penyumbang abdi negara minimnya penyelenggaran negara untuk patuh.

“Faktor parpol juga menentukan. Kalau semua parpol memerintahkan semua kadernya yang duduk di legislatif dan eksekutif untuk selalu melaksanakan LHKP, pasti jalan. Ditambah, tidak terintegrasi nya kewajiban melapor LHKPN,” imbuhnya.

BACA JUGA  Fandi: Kita Dukung Perda KTR Tuba

Fandy mendukung jika LHKPN menjadi awalan dan akhiran bagi para abdi negara/penyelenggara negara dalam berkarier. “Sepatutnya LHKPN dapat menjadi seorang pejabat dalam menduduki jabatan tertentu, mengapa tidak?” kata Fandy lagi.

Fandy menambahkan, untuk menegakkan aturan LHKPN, KPK bisa saja mempublish nama-nama pejabat yang tidak melapor selain jumlah. “Saya fikir ini bisa dilakukan. Paling tidak secara moral memberikan efek psychologi,” pungkasnya.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here