Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR RI Dapil Papua dan Papua Barat (MPR RI For Papua) Yorrys Raweyai menilai tidak etis pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menyebut “sampah” terkait data korban pelanggaran HAM di Papua.

“Mahfud MD sebagai menteri pembantu Presiden, tidak etis menyampaikan itu,” kata Yorrys di Kompleks Parlemen, Jakarta kemarin.

Dia mengatakan pernyataan Mahfud yang menyebut data korban yang dirilis Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua sebagai “sampah” menunjukkan keengganan pemerintah untuk membuka keran komunikasi dengan semua pihak untuk menyelesaikan masalah Papua.

Menurut dia, informasi tersebut bukan kabar baru namun hal itu paling tidak menunjukkan terdapat persoalan akut dan krusial tentang Papua yang selama ini mengendap dan membutuhkan respon arif, bijaksana, serta komprehensif dari pemerintah.

BACA JUGA  Tiga Perintah Jokowi soal Pertahanan

“Informasi itu seharusnya diterima sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyikapi kompleksitas persoalan di Papua yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Senator asal Provinsi Papua itu menilai Papua sedang membutuhkan ruang dialogis untuk menyuarakan aspirasi sehingga pemerintah perlu membuka mata dan telinga daripada menyimpulkan sendiri secara sepihak atas kegelisahan yang berkembang saat ini.

Yorrys menjelaskan MPR For Papua sudah menginventarisir persoalan di Papua dan membuat konsep bagaimana menyelesaikan persoalan di Papua dalam konteks NKRI di Periode ke dua pemerintahan Presiden Jokowi.

BACA JUGA  Menag Dorong FPI Diberikan Izin Lagi

“Namun ada kasus yang mencuat dan mengemuka terutama di Nduga yang menjadi polemik di dunia internasional apalagi kasus Mispo Gwijangge menjadi keprihatinan,” katanya.

Selain itu menurut dia, Pimpinan MPR, DPR, dan DPD akan mengunjungi Papua pada awal Maret, untuk melihat secara langsung kondisi di wilayah tersebut.

Kunjungan itu menurut dia merupakan sejarah karena tiga pimpinan lembaga negara hadir di Papua, misalnya ke Wamena untuk melihat secara langsung pengungsi asal Nduga yang berada di wilayah tersebut.

“Pimpinan juga akan ke Jayapura untuk melihat sejauh mana persiapaj PON pada Oktober 2020. Lalu kami akan ke PT. Freeport untuk melihat perkembangan kedepan pasca-divestasi Freeport,” pungkasnya.(*)

- Advertisement -
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here