Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia Puadi mengatakan bahwa efektifitas dan efisiensi anggaran Pemilu tahun 2024 sebesar Rp76,6 triliun memang harus dilakukan.
Hal itu disampaikan merujuk pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani usai memimpin audiensi antara DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu kemarin.
Puan mengingatkan agar penggunaan anggaran Pemilu nanti dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan.
“Efektifitas anggaran itu harus dilakukan karena kita melihat satu situasi dimana kondisi negara. Jadi bagaimana kita mengkondisikan, kalau memang faktanya kita memang harus melakukan kondisi penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, sangat sepakat sekali,” kata Puadi kepada awak media, di Jakarta, Senin (13/6).
Menurut dia, yang terpenting setiap penggunaan anggaran dari mulainya proses tahapan hingga pelaksanaan pelaksanaan Pemilu tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan.
“Yang terpenting adalah kerja-kerja kita di dalam tiap tahapan dan tidak keluar dari apa yang diperintahkan oleh Undang-undang,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin audiensi DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Puan pun menyoroti sejumlah hal, termasuk mengenai efektivitas anggaran pesta demokrasi itu.
“Sudah sama-sama disepakati antara KPU dan DPR melalui Komisi II dan Pemerintah bahwa tahapan pemilu akan dimulai insyaallah sesuai dengan jadwal yang ada yakni 14 Juni 2022,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Puan juga mengingatkan mengenai efektivitas anggaran yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah sebesar Rp 76,6 Triliun.
“Anggaran Pemilu 2024 agar dilakukan secara efektif dan efisien serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu,” ucap Puan. ##
