Soal Carut Marut DD, Inspektorat Harus Bertindak

180
BERBAGI

Laporan : Agus Setiawan
PESISIR BARAT – Carut marutnya penggunaan Dana Desa (DD) dan Angaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari Kumpulan Masyarakat Pesisir Barat (Kumpar).

“Kami mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum, sebab dari sekian banyak dugaan penyimpangan DD Kok tak satupun pekon pengguna DD tersentuh oleh aparat penegak hukum,” kata Suwandi, Aktifis Kumpar, kepada wartawan dikediamanya, Kamis (24/1).

Menurut Suwandi tidak berjalannya sistem hukum yang ada di Pesbar disebabkan adanya dugaan setoran kepada beberapa lembaga terkait.

BACA JUGA  Jelang Beroperasinya Bandara, Pemkab Pesbar Gelar Audensi

Sebagai contoh, belum lama ini pihaknya telah melakukan investigasi dilapangan. Hasilnya cukup mencengangkan, yakni setiap pekon memberikan setoran yang besaranya hampir sama, yakni puluhan juta rupiah untuk dibagi-bagi kebeberapa lembaga.

“Pengakuan dari aparat pekon yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu,tentu sangat mengejutkan, sebab DD rupanya banyak yang menikmati. Jadi adalah hal wajar kalau Peratin pengguna DD dan ADD tak satu pun yang tersentuh hukum. Kuat dugaan mereka (Penegak Hukum) yang ada di Pesisir Barat telah masuk angin,” pungkas Suwandi.

BACA JUGA  Pesbar Gelar Sosialisasi Bimbingan Teknis OSS

Terpisah menanggapi dugaan ketidakberesan penggunaan ADD dan DD Ketua DPRD Pesbar Piddinuri mengungkapkan agar Inspektorat setempat melakukan pemeriksaan kepada para peratin pengguna ADD dan DD.

Begitu juga dengan BPK, mereka harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan DD di pergunakan secara benar sesuai peruntukan, ucap politisi PDI Perjuangan itu melalui pesan whatsappnya, Kamis (24/1).

“Jika ada peratin yang menggunakan ADD dan DD tidak sesuai ketentuan,Inspektorat harus melakukan penindakan sesuai prosedur yang berlaku,” tegas Piddinuri.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here