BERBAGI

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2017 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, WTP mengandung tiga hal. Pertama, tidak melanggar hukum. Kedua, tidak ada transaksi tersembunyi. Ketiga, tertib anggaran dan tertib administrasi.

“Jadi kalau tidak  WTP berarti ada yang salah atau kurang dari hal-hal tersebut pada pekerjaan yang dilakukan,” kata Siti di Jakarta, Kamis (7/6).

BACA JUGA  KLHK Kampanye Puasa Bersih Sampah Plastik di Rest Area Cibubur

Capaian opini WTP ini kata Menteri Siti sangat berarti buat birokrasi. Termasuk buat Menteri yang mengemban fungsi politik eksekutif.

Di antaranya meliputi fungsi simbolik dengan membangun kepercayaan rakyat, fungsi decission making atau pengambilan keputusan, fungsi birokrasi yang memimpin seluruh jajaran birokrat, fungsi populis dengan memperhatikan dan melakukan hal-hal yang menjadi perhatian rakyat, serta fungsi krisis, yakni melangkah cepat dan tepat pada kondisi krisis.

BACA JUGA  Fachry Ali: Pemindahan Ibukota Negara Adalah Akhir Kekuasaan Jawa

Ia kembali mengingat ketika menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPD RI. Saat itu hanya ada tiga lembaga yang meraih WTP, salah satunya tempat ia bertugas.

Kini raihan WTP berhasil pertama kali didapat Kementerian LHK, setelah penggabungan dua kementerian yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.

“Jadi sekali lagi, buat saya, WTP ini sangat berarti. Terimakasih untuk kerja keras seluruh jajaran Kementerian LHK,” pungkasnya.[heri/lintas]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here