Sistem Merit Cegah Jual Beli Jabatan Politik

55
BERBAGI

Laporan : Heri /CJ
JAKARTA – Sedikitnya 17 kepala daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2018 atau hingga bulan Oktober. Ironisnya mereka adalah pejabat yang dipilih masyarakat secara langsung. Lantas, bagaimana peran negara menyeleksi integritas para pejabat negara sebelum dilantik.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi menjelaskan setiap perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah melalui sistem merit. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan ras, agama, asal usul, jenis kelamin, maupun kondisi kecacatan.

BACA JUGA  Pemerintah Beri Peringatan Keras Ke Singapura Kasus Penjualan TKI

Dapat diartikan, sistem merit menjadi landasan manajemen sumber daya manusia ASN dari proses perekrutan, penempatan, hingga pemberhentian agar tercipta birokrasi yang profesional dan bersih.

Sofian menerangkan, kepala daerah baik itu Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan jabatan politis yang tidak termasuk dalam ranah atau objek pengawasan KASN.

“Yang korupsi itu jabatan politik bukan pejabat ASN. Pejabat politik dipilih masyarakat langsung sementara pejabat ASN dimulai dari perekrutan dan test calon pegawai,” jelasnya.

BACA JUGA  Depinas SOKSI, Ni Pengurus 2020-2025

Sistem merit sudah diterapkan sejak pemerintahan sebelumnya, namun pelaksanaannya tidak diawasi sehingga kerap didapati instansi yang tidak mendapatkan sumber daya manusia secara tepat sesuai jabatannya. Setelah KASN dibentuk tahun 2014, di mana salah satu tugasnya mengawasi sistem merit, dan kini pelaksanannya di tingkat nasional dan provinsi mencapai 80-100 persen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here