Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Sempat ramai dibahas dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, isu sertifikasi halal ternyata menjadi perhatian bagi banyak pihak tak terkecuali bagi para legislator di Senayan.

Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyebut bahwa soal sertifikasi halal tetap menjadi perhatian utama.

“Kita itu berkaca dari pengalaman dan masukan dari masyarakat, ormas, maupun dunia usaha. Mereka semua sampaikan bahwa proses pengurusan sertifikat halal itu lama dan menguras energi maupun biaya. Pemerintah mau pangkas itu agar lebih mudah, secara prinsip DPR pasti mendukung” ujarnya ditemui Kamis (20/2) di Gedung DPR Jakarta.

BACA JUGA  Komisi III DPR Uji Kelayakan-Kepatutan 10 Capim KPK

Diah Pitaloka juga menyebut bahwa masalah mendasar adalah peraturan yang tidak mempersulit ekonomi rakyat khususnya UMKM. “Prinsipnya birokrasi jangan berbelit, ringkas, cepat, dan bisa diakses semua masyarakat yang membutuhkan. Jangan dimonopoli (proses sertifikasinya). Itulah kenapa kemarin kita buat UU Jaminan Produk Halal” tambah politisi PDI Perjuangan ini.

BACA JUGA  DPR Minta Kemenaker-Pihak Berwajib Razia Penyalur Tenaga Kerja Anak-anak

Diah menyatakan membuka diri untuk semua pihak memberi masukan soal sertifikasi halal. “Ormas maupun para ahli saya sangat mengharap kasih saran. Kalau memang ada yg ribet dan perlu dipangkas, usulkan saja. Kita mau masyarakat urus sertifikasi halal itu senang karena jadi nilai tambah ekonomi, bukan takut karena beban biaya atau takut dengan aturan yang ribet” pungkasnya (*)

- Advertisement -
loading...
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here