Prof Wahyu Sasongko-DR Eddy Irawan

AKTA PERDAMAIAN MELAWAN HUKUM
Laporan: timlintaslampung
PUTUSAN hakim yang mensahkan Akta Perdamaian (acta van dading) seketika bersifat inkracht van gewijde, hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 130 HIR. Bahwa Akta Perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding.

Akta perdamaian dapat dimintakan pembatalannya, yaitu apabila isinya bertentangan dengan undang-undang (putusan MA No. 454 K/Pdt/1991), hal ini disampaikan DR Eddy Rifai, SH, MH pada Seminar-Webinar BKBH ; Akta Perdamaian dan Sita Eksekusi Asset Alay di FH Unila.

BACA JUGA  Gubernur Janji Libatkan Unila Membangun Lampung Berjaya

Sita eksekusi dapat diartikan sebagai upaya paksa yang dilakukan untuk menjalankan putusan pengadilan apabila pihak yang dikalahkan dalam putusan tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Pada hakikatnya sita eksekusi ini adalah realisasi dari kewajiban pihak yang kalah  untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Biasanya sita eksekusi ini dilakukan apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde).

BACA JUGA  Unila Terapkan Protokol Darurat Covid 19

Dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, menjelaskan definisi Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa kemudian PT Tripanca/Alay dinyatakan pailit sehingga harta-harta Alay harus di urus pihak lain atau Kurator sebagiaman diatur dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah tepat jika akta perdamaian dan sita ekskusi merupakan perbuatan melawan hukum.[]

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here