Sopian Sitepu SH

KRONOLOGI KASUS LAMTIM vs ALAY
Laporan: Vona
BANDARLAMPUNG-Perdebatan sengit sekitar kasus Asset Sugiharto Wiharjo alias Alay menjadi topik menarik yang kemudian dijadikan bahan Seminar-Webinar Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila). Perdebatan sengit banyak pihak menjadi menarik. Disayangkan, dua nara sumber yang diharapkan hadir, Amrullah Sh, Advocat SAC & Partners dan dari PN Tanjungkarang tak bisa hadir dengan beragam alasan.

Berikut pandangan Sopian Sitepu, advokat yang selama ini dikecam ikut terlibat dalam aksi bancakan asset terpidana Alay. Sopian Sitepu mencoba menarik kebelakang peristiwa hukum anatara Alay versus Pembkab Lampung Timur. Dipaparkan Sopian peristiwa tersebut bermula dari terjadi krisis moneter yang berdampak pada anjloknya nilai harga Komoditas terutama komoditas kopi, cengkeh, Lada, dan Kakau, termasuk PT Tripanca Group dan PT Cideng Makmur juga mengalami, yang notabene Soegiharto Wiharjo alias Alay selaku pemegang Saham Mayoritas dan Pembelian komoditas tersebut dibayarkan oleh PT Cideng Makmur dan PT Tripanca Group kepada Suplayer Komoditas dengan pembayaran Jangka waktu 14hari dengan tambahan bunga dan suplayer diberi slip penarikan uang di PT BPR Tripanca Group oleh pihak PT Tripanca Group dan PT Cldeng Makmur kepada suplayer tersebut.

Akibatnya para suplayer komoditas melakukan penarikan uang dengan menggunakan Slip Penarikan yang telah diberikan di PT BPR Tripanca Setiadana sehingga membuat PT BPR Tripanca Setiadana mengalami kesulitan pembayaran dan menjadikan PT BPR Tripanca Setiadana menjadi Bank dalam pengawasan.
Sehingga PT Tripanca Group dan PT Cideng Makmur sebagai Pemegang komoditas Kopi dari para Suplayer yang belum dibayar serta Komoditas Kopi juga menjadi jaminan Fidusia di beberapa bank Seperti di BRI, Bank Mega Untuk PT Tripanca Group dan Deutsche Bank untuk PT Cideng Makmur selain juga beberapa Aset Tanah dan atau bangunan atas nama perorangan khususnya Soegiarto Wiharjo dijadikan jaminan di Bank Ekspor Indonesia, Bank BRI, bank Mandiri, Bank Mega, maka semua pihak berusaha untuk mencari dan mengambil baik secara hukum maupun secara paksa aset PT Tripanca Group; PT Cideng Makmur dan PT BPR Tripanca Setiadana, agar uangnya dikembalikan termasuk Pemkab Lampung Timur.

BACA JUGA  KKN Unila Ajari Olah Limbah Pelepah Sawit

Untuk mendapatkan pengembalian dana yang telah disimpan di PT BPR Tripanca Setiadana, Pemkab Lamtim melalui :
Rio Arif
Sumarsih
Kabul Budiono, dan
Firman Simatupang, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan register Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Tk dengan Tergugat:
PT BPR Tripanca Group
Sugiarto Wiharjo
Podiyono, dan
RE Soedarman di wakili kuasa hukumnya TB Hutabrat dan Rekan
Dari Perkara tersebut berakhir dengan akta perdamaian (akta van dading) tertanggal 10 Maret 2009 yang pada intinya untuk mengganti uang yang disimpan di PT BPR Tripanca, maka Sugiarto Wiharjo menyerahkan beberapa asset baik asset pribadi maupun asset PT BPR Tripanca kepada Pemkab Lampung Timur untuk dijual, namun aset-aset ini sebagaian besar menjadi Hak Tanggungan di Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank Mega.

Namun, karena asset yang masuk dalam Akta Van Dading tersebut melekat Hak Tanggungan atas kredit Tripanca Group di Bank Mandiri, BRI dan Eksport Indonesia, maka diajukan permohonan Eksekusi melalui Kantor LBH-N (Lembaga Bantuan Hukum Nasional) dengan kuasa Hukum :
Sumarsih, S.H
Rio Arif, S.H
Kabul Budiono, S.H, dan
Sopian Sitepu, S.H, M.H

BACA JUGA  Arinal: Semua Komit Cegah Korupsi

Pengurus/Direktur PT Tripanca Group termasuk Sugiarto Wiharjo alias Alay dilaporkan sebagian suplayer ke Polda Lampung dengan dugaan pengelapan dan Penipuan Pembelian Komoditas Kopi, Lada, Cengkeh, Kakau karena Slip penarikan yang diberikan oleh PT Tripanca Group; atau PT Cideng Makmur untuk dicairkan PT BPR Tripanca Setiadana tidak dapat di cairkan, sehingga dijatuhi pidana umum dan Tipibank pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Dasar dan alasan Hukum Pengangkatan Sita Eksekusi: surat Kuasa Nomor : 468/SK/LBH-N/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 untuk mengajukan sita Eksekusi, salah satu kuasa yang diberikan untuk melakukan pengangkatan sita.
Adanya Permohonan dari Tim Percepatan Pengembalian Kas Daerah Lamtim kepada Kantor LBH-N. Adanya Perjanjian antara pihak pembeli aset yang diangkat sita dengan Pemkab Lamtim tahun 2011.

Adanya surat dari BRI, Hak Tanggungan yang masuk ke dalam akta damai Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Tk jo. penetapan eksekusi Nomor 9/Eks/2009/Pn.Tk tanggal 26 Mei 2009 telah di roya dan dialihkan untuk diangkat sita karena merugikan pembeli yang beriktikad baik untuk mengurangi pinjaman fasilitas kredit PT Tripanca Group yang ada di BRI.

Adanya Surat Tim Kurator PT. Tripanca No. 33.255/SKK-TG/TKS-JS/II/2011, perihal tanggapan somasi Nomor: 116/LBH-N/II/2011 tertanggal 23 Februari 2011 yang menjelaskan bahwa akta damai Nomor 10/Pdt.G/2009/PN.Tk jo penetapan eksekusi Nomor 9/Eks/2009/Pn.Tk tanggal 26 Mei 2009 sebagai Klausul Perdamaian Yang Melawan Hukum karena bertentangan dengan UU hak tanggungan jo. UU kepailitan.

Gugatan Besten Simamora terhadap akta damai no: 10/Pdt.G/2009/Pn.Tk tertanggal 10 Maret 2009. Dan berakhir dengan dikabulkannya gugatan Besten sehingga dilakukan pengangkatan sita dengan surat no. 020.P.IP.I.2020 tertanggal 2 Februari 2010.[]

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here