BERBAGI

Laporan : Agus/Romi/CJ
LAMPUNG BARAT – Rapat Koordinasi (Rakor) pemberdayaan pekon tertinggal tahun 2019 dibuka oleh Sekretaris Daerah Lambar Akmal Abd Nasir, SH di Aula Pakuwon Bappeda, Kamis (7/2). Diharapkan jika pekon telah Maju maka Masyarakat sejahtera.

“Melalui Rakor ini diharapkan pekon maju agar masyarakatnya sejahtera ,pemberdayaan pekon tertinggal ini diharapkan tercipta gagasan-gagasan baru serta komitmen kita bersama dengan mengubah status pekon tertinggal dengan segala permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan infrastruktur menjadi pekon yang maju dengan kualitas hidup yang lebih baik sehingga mandiri secara ekonomi dan mampu mewujudkan visi Lambar yang hebat dan sejahtera,” ujar Sekda.

Selanjutnya, Lambar memiliki 19 pekon tertinggal dan salah satu sebabnya wilayah terletak pada patahan semangko yang menyebabkan wilayah yang amat rentan terhadap berbagai bentuk bencana alam baik berupa gempa bumi, tanah longsor, bahkan banjir. Bencana alam ini merupakan ancaman terhadap kemiskinan dan terjadinya kerawanan pangan di Lambar, sehingga membutuhkan keseriusan kita dalam mengelola penanggulangan bencana alam, bantuan dan perlindungan sosial.

BACA JUGA  Parosil: Musrenbang Meningkatkan Derajat Hidup-Kemajuan Daerah

Kemudian, kebutuhan paling mendasar yang dibutuhkan oleh daerah tertinggal adalah pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, pasokan listrik dan air, kesehatan, pendidikan, sarana transportasi dan telekomunikasi dan informasi dan adanya sumber pendapatan masyarakat yang produktif serta fasilitas dasar masih menjadi permasalahan sehingga butuh kerjasama dengan PU, kesehatan, pendidikan, sosial, Dinas Kominfo, Bagian ekonomi dan semua punya peranan termasuk tenaga ahli dana desa, pendamping desa, pendamping lokal desa dana desa, untuk mengangkat status pekon agar keluar dari ketertinggalan.

BACA JUGA  Rumah Pelaku Pencabulan Dibakar Ratusan Massa

Terakhir, upaya yang dapat dilakukan yakni dengan optimalisasi pemanfaatan APBDes 2019 melalui pembahasan dengan melibatkan tim yang terdiri dari bappeda, dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, camat dan tenaga pendamping desa. serta intervensi pemerintah daerah melalui program kegiatan di seluruh opd untuk tahun 2019 dan seterusnya dengan menjadikan 19 pekon tertinggal tersebut sebagai lokus prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD atau APBN.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here