BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Kepala Biro Layanan Informasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Kementerian ESDM Agung Purwanto menegaskan Polri seharusnya menindak tegas PT Babarina Putra Sulung di Kolaka, Sulawesi Tenggara.

“Yang memberikan izin daerah dan gubernur kan sudah mencabut izin PT Babarina. Seharusnya aparat sudah menindaknya atau sudah di-policeline,” kata Agung kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/1).

BACA JUGA  Wapres Seychelles Mengharapkan Dukungan Kerjasama Pemerintah Dalam Bidang Pembangunan Keluarga

“Itu sudah masuk illegal mining,” tegasnya.

Kementerian ESDM selama ini hanya menerjunkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Mereka ini menyidik kemungkinan keterlibatan ASN di daerah terkait keterlibatan dalam pemberian izin dan ‘pembinaan’ pemilik izin tambang.

“Kalau perusahaan ilegal apa yang harus dibina,” selorohnya.

Permasalahan pertambangan di daerah, kata Agung, memang sangat kompleks. Permasalahan pertambangan ilegal dan juga perusahaan tambang yang tidak memenuhi keharusan clean and clear (CnC) juga sangat banyak.

BACA JUGA  Darul Tegaskan Majelis Etik Partai Golkar Tidak Diatur Dalam AD/ART

“Perusahaan non clean and clear harus dicabut izinnya. Kami sudah melaporkan daftar perusahaan-perusahaanya ke KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyambangi Kementerian ESDM RI, Rabu (23/1).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here