BERBAGI

Laporan: Anis/Cj

JAKARTA– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah pada pengelolaan dana Rp2,94 triliun yang digunakan pemerintah untuk menangani Covid-19.

Dana itu masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, permasalahan itu ditemukan lembaganya dari 241 objek pemeriksaan yang terkait dengan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).

“Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 27 kementerian dan lembaga, 204 pemerintah daerah, dan 10 BUMN, dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan PC PEN mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp2,94 triliun,” kata Agung pada media (14/9).

BACA JUGA  Peta Covid Lampung Hari Ini

Sementara itu, Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menilai kenaikan harta sejumlah pejabat negara bisa dibaca sebagai persoalan etika politik.

“Yang jelas mereka para pejabat tambah kaya di tengah rakyat menderita dan di tengah kondisi ekonomi memburuk. Bahagia diatas derita rakyat banyak,” kata Ubed dalam keterangannya, pada Tempo, Ahad, (12/9) lalu.

BACA JUGA  Update Covid 19; Lampung 1 Pasien Positif

Ubed mengatakan, jika bertambahnya kekayaan itu karena ada bisnis lain selain pekerjaanya sebagai pejabat negara itu berarti hal yang wajar.

“Pejabat boleh kaya. Tidak ada larangan. Tetapi kita boleh dong bertanya-tanya, bisnis apakah yang mendapat keuntungan miliaran tupiah dalam satu tahun ini,” kata dia.##

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here