BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, tuntut pemenuhan janji Pemerintah (Kemenko PMK dan Kementerian Sosial) yang sejak 1 Juli 2021, menyatakan akan menyalurkan bantuan sosial di tengah penerapan kebijakan PPKM Darurat. Tuntutan itu disampaikan Hidayat Nur Wahid menyusul banyaknya warga yang mengeluhkan tak kunjung cairnya bantuan sosial tersebut.

Padahal, sejak 12 Juli 2021 PPKM Darurat sudah diperpanjang dan diperluas hingga 15 Kabupaten / Kota di luar Jawa-Bali. Perpanjangan dan perluasan PPKM Darurar, itu didasarkan pada Instruksi Mendagri Nomor 15,16, dan 18 tahun 2021. Padahal, Pembatasan pergerakan tersebut menyebabkan rakyat semakin kesulitan ekonomi. Sehingga Pemerintah seharusnya sudah mengantisipasi dan secepat mungkin melunasi janjinya, menyalurkan semua bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19, dengan memperhatikan verivikasi dan validasi data penerima, agar tak terulang kasus-kasus bermasalah sebelumnya, termasuk bansos yang dikorupsi.

BACA JUGA  HNW Dukung Fraksi-Fraksi di DPR Sahkan UU Larangan Minol

“Harusnya pemerintah antisipatif dan melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Yaitu melindungi seluruh Rakyat Indonesia dari korona, kelaparan, dan dampak sosial ekonomi dari diberlakukannya PPKM Darurat itu. Perlindungan tersebut harusnya dilaksanakan sejak awal diberlakukannya PPKM Darurat,” demikian disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/7).

Hidayat selaku Anggota Komisi VIII DPR RI, juga mengkritisi kinerja Menteri Sosial Tri Rismaharini menyangkut kelanjutan program Bansos Tunai yang sangat diperlukan Warga dan aman dari koupsi. Pasalnya, sejak awal perpanjangan bansos tunai, Risma selalu berkilah soal ketiadaan anggaran, sekalipun Kementerian Keuangan berulang kali menyatakan bahwa anggaran tersebut tersedia tinggal menunggu surat pengajuan penerima dari Kemensos. Tapi sekalipun Menko PMK mendukung kelanjutan program Bansos Tunai, nyatanya Mensos tidak kunjung membuat surat pengajuan program Bansos Tunai ke KeMenkeu.

BACA JUGA  Syarief Dukung Ormas yang Berpegang Teguh Kepada Empat Pilar

Kinerja Kemensos menyalurkan bantuan tunai di era PPKM darurat, kata Hidayat juga lamban. Pada Rabu (14/7/2021) di mana PPKM sudah berjalan 11 hari, PT Pos sebagai agen penyalur bansos baru menerima surat perintah bayar dari Kemensos, itu pun hanya untuk 2 juta penerima dari total 10 juta penerima bansos tunai. ##

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here