BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Sepanjang Tahun 2018, Presidium Majelis Nasional Forhati mencermati, mengkaji dan mendalami seluruh fenomena dan dinamika kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa di seluruh aspek kehidupan termasuk fenomena alam yag terjadi akhir – akhir ini .

“Dari berbagai diskusi yang bersifat terbatas sampai diskusi terbuka yang dilakukan secara formal dan informal, kami melihat, tahun 2018 hampir berlalu dinamis dengan berbagai tantangan yang harus dijawab,” tegas Koordinator Presidium FORHATI Hanifah Husein dalam keterangan tertulis Refleksi Akhir Tahun 2018 di Jakarta, Jum’at (28/12).

Majelis Nasional Forhati mencatat sejumlah persoalan asasi, antara lain :

Dari aspek ideologi dan politik, sepanjang tahun 2018 masih berlangsung pembiaran friksi yang mengarah kepada konflik golongan di tengah masyarakat yang terkesan sangat mendiskreditkan umat Islam. Pembiaran tersebut berbahaya bagi pemahaman atas hakekat Persatuan Indonesia sebagai ruh integrasi dan integritas nasional.

BACA JUGA  FORHATI: RUU PKS Bertentangan Dengan Pancasila-Budaya Bangsa Indonesia

“Akibatnya, proses konsolidasi demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama karena berkembang secara massif benturan pemahaman tentang hakekat kebangsaan, yang terkesan hendak memisahkan dimensi ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an. Padahal, sejarah menunjukkan, bahwa dimensi kebangsaan yang bertumbuh sejak awal abad ke 20 (sekurang-kurangnya sejak 1905) bertegak di atas esensi nilai ke-Indonesia-an, ke-Islam-an, dan kebudayaan yang beragam. Dimensi kebangsaan itulah yang tercermin dalam Pancasila yang menawarkan nilai religius, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi kerakyatan, dan keadilan,” ujar Hanifah.

Menurut Hanifah, dari aspek hukum dan penegakkan keadilan, sepanjang tahun 2018 terkesan pemerintah belum sepenuhnya memusatkan perhatian pada penegakan hukum berkeadilan.

BACA JUGA  20 Tahun FORHATI Berjuang Untuk Keadilan Perempuan

Kebijakan- kebijakan pemerintah masih terkesan tidak adil dan tebang pilih dalam memperlakukan masyarakat, dan penegak hukum cenderung disibukkan oleh praktik-praktik penegakan hukum untuk kasus – kasus tertentu, seperti ujaran kebencian yang multitafsir dan berdampak pada penurunan daya kritis masyarakat dalam berpartisipasi aktif korektif karena saluran aspirasi yang tersumbat dan tidak netral.

“Demikian pula halnya dengan aksi pemberantasan korupsi yang cenderung dilihat masyarakat belum menjangkau akar masalah yang sebenarnya, kita dapat menyaksikan kasus-kasus keadilan yang terjadi, seolah-olah keadilan adalah milik orang kuat dari sisi apapun,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here