DPRD meminta juga agar para Peratin harus siap jika suatu waktu di audit oleh BPK RI, terutama dua desa yg sudah di ajukan Ke BPK RI untuk di audit dan sudah selayaknya DPRD dan Apdesi mendukung penuh langkah BPK dan penegak hukum untuk mengaudit dan memeriksa dana desa yang terduga menyalahi aturan itu.

BACA JUGA  MOU Telkomsel Dan Pemkab Pesbar

Pimpinan DPRD Pesisir Barat menekankan kepada Apdesi Pesisir Barat jangan serta merta terbawa kepentingan politik sesaat dan menyarankan agar tetap netral dan tidak berpolitik praktis.

Selain menerima perwakilan Apdesi, DPRD juga menerima perwakilan Masyarakat Pekon Sukanegeri dan Sukamarga kecamatan Bangkunat yang mempertanyakan nasib 2 peratin pekon tersebut yang tidak kunjung dilantik oleh Bupati Pesisir Barat.

BACA JUGA  Warga Masih Dipungut Biaya PTSL
IKLAN

Uniknya masyarakat kedua pekon tersebut malah tidak didampingi dan didukung oleh Apdesi setempat.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here