Laporan : Agus/CJ
PESISIR BARAT – Ratusan anggota Apdesi Kabupaten Pesisir barat mendatangi kantor DPRD melakukan aksi damai dengan tuntutan agar anggaran DPRD di audit BPK.

Hal ini dipicu karena sebelumnya DPRD Pesisir Barat telah mengirimkan surat ke BPK RI Perwakilan Lampung untuk mengaudit dana desa di dua desa yg terindikasi disalahgunakan yaitu Pekon Way Jambu di Kecamatan Pesisir Selatan dan Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur.

Dalam rapat terbatas yang dilaksanakan oleh 16 orang perwakilan Apdesi serta unsur pimpinan DPRD, Ketua DPRD Pesisir Barat secara pribadi meminta maaf karena tersebarnya surat permohonan pemeriksaan dana desa di 2 Desa yang terindikasi bermasalah ke BPK melalui Media Sosial.

BACA JUGA  Sayang, Semarak Pulau Pisang Tak Semarak
IKLAN

Namun Seluruh Pimpinan DPRD tetap konsisten mendorong terus substansi pelanggaran hukum yang terjadi di dua desa yang terindikasi Korupsi dana desa tersebut.

Dalam aksi nya hari ini apdesi kabupaten pesisir barat disambut baik oleh pimpinan dan anggota DPRD Pesisir Barat. Diantaranya Ketua DPRD Piddinuri (PDIP), Wakil Ketua 1 M. Towil (Demokrat), Wakil Ketua 2 AE Wardhana Kusuma dan Anggota Dedi Ansori (PAN), Kanadi (PDIP), Martin Sofian (GERINDRA), Elizawati (PPP), Basis Efendi (PDIP), Aris Ikhwanda (PBB), Ripzon Efendi (PDIP), Supardi Rudianto (PKPI) dan Syahrudin (Golkar) dan unsur Kepolisian serta Sekretariat DPRD Pesisir Barat.

BACA JUGA  PWI Kecam Sikap Pol PP Pesbar

Pimpinan DPRD Pesisir barat juga menyambut baik atas kritikan apdesi terhadap DPRD dengan Sikap baik. “Kami sangat senang atas usulan Apdesi ke BPK untuk audit dana Bimtek dan Reses demi keterbukaan dan pertanggungjawaban keuangan. Selama ini juga BPK sesuai tupoksinya selalu rutin melakukan pemeriksaan setiap tahun atas anggaran DPRD”, terang Piddinuri Ketua DPRD Pesisir Barat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here