Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengapresiasi program pembangunan kemaritiman di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), hingga sekarang ini. Karena dari laut itu pendapatan domestik bruto (PDB) negara bisa ditingkatkan untuk mensejahterakan rakyat.

“Jadi, DPD RI mengapresiasi program poros maritim Presiden Jokowi di HUT RI ke-74 tahun ini, karena pada pemerintahan sebelumnya kemaritiman itu tak pernah disentuh,” demikian Senator dari Maluku itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (14/8).

Nono menyampaikan hal itu dalam dialog kenegaraan ‘Langkah demokrasi Republik Indonesia Setelah 74 Tahun? bersama Wakil Ketua Komisi II DPR FPKS Mardani Ali Sera, dan pakar hukm tata negara Margarito Kamis.

Nono menjelaskan demokrasi, ekonomi dan pertahanan keamanan ke depan harus disesuaikan dengan perkembangan dunia, yang dinamis dan terus berubah, tapi dengan tetap mempertahankan komitmen founding fathers, pendiri bangsa ini. “Kalau tidak, maka kita akan digilas dunia. baik secara politik, budaya, ekonomi, bahkan ideologi,” jelasnya.

BACA JUGA  OSO Terima Ketua Parlemen Korsel

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, membenarkan, apapun yang dilakukan masyarakat didalam berbangsa dan bernegara, itu yang bertanggung jawab adalah para elite politik.

“Kita tidak bisa bicara apapaun mengenai demokrasi, dan saya suka apa yang dibilang bapak Mardani terakhir. Apapun yang mau kita buat, elite yang bertanggung jawab,” kata Margarito.

Menurut Margarito, rakyat yang disebut dalam UUD, dan dimana-mana demokrasi rakyat  sebagai komponen utama yang memegang kedaulatan. Tapi di dalam kenyataan, rakyat  cuma berdaulat dalam kurang lebih  tiga sampai lima menit. Selebihnya detail-detail berbangsa dan bernegara selesai. Sepenuhnya oleh Elite. Tidak kurang dan tidak lebih dan ditemukan itu dimana pun.

BACA JUGA  Pengacara Ahmad Dhani-Eks Kapolda Jabar Gagal Jadi Senator

“Tetapi saya mau bilang, kalau kita cek kecenderungan dunia dan kecenderungan yang sedang terjadi di Indonesia hari ini adalah upaya kita sedang  menciptakan super presidensialisme. Bukan sekedar  presidensial,” papar Margarito.

Apalagi kalau tinggal PKS sendiri di luar, negara ini definisikan oleh pemerintah. “Jangan hanya bicara tentag checks and balances segala macam. Omong kosong,  gak ada checks and balances. Apalagi desain kelembagaan pembentukan undang-undang kita seperti sekarang,” pungkasnya.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here