Laporan: Ilham/Vona
BANDARLAMPUNG-Era pemerintahan hai ini adalah era kebijakan rakyat. Dimana rakyat terbuka  untuk tahu dan memberikan masukan atas kebijakan yang diambil pemerintah atau right to observe.

Hal itu di katakan Wakil Ketua PWI Lampung bidang Pembelaan Wartawan, Juniardi SIP, I MH, saat menjadi pembicara dalam workshop dan lounching, majalah MONEV, di ballroom Novotel (8/89) malam.

Menurut Juniardi, dengan adanya informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat, maka akan menjadi sarana pengawasan publik terhadap kinerja penyelenggara negara, badan publik atau sesuatu yang berkaitan dan berakibat pada kepentingan publik.

BACA JUGA  Pasca Cuti, Supriyadi Alfian Kembali Aktif Pimpin PWI Lampung

“Dan karenanya akan membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang umumnya terjadi pada sistem pemerintahan yang tertutup. Termasuk kebijakan anggaran di Lampung, dengan optimalisasi peran fungsi media,” kata Juniardi.

BACA JUGA  103 Tenaga Pendidikan Ikuti Diklat Kehumasan PWI

Workshop bertema mengawal kebijakan anggaran pemerinth daerah melalui optimalisasi fungsi media itu di hadiri pembicara lain, Plt Asisten III, I mewakili gubernur Pemprov Lampung, dan Ketua BPK Perwakilan Lampung.

“Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik adalah transparansi. Aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Dan hampir semua UU itu kini merujuk kewajiban transfaransi,” katanya. [*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here