BERBAGI

Laporan: Vona

BANDAR LAMPUNG — Ditengah gencarnya upaya pemerintah mulai dari pusat hingga daerah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang diterapkan berdasarkan pada instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021, yang memuat tentang PPKM berbasis mikro dan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.

Selain PPKM Mikro, pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan tentang PPKM darurat ini adalah Instruksi Mendagri PPKM Darurat di Jawa dan Bali. Instruksi Mendagri PPKM darurat itu dengan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Inmendagri yang menjadi dasar hukum PPKM darurat itu dikeluarkan pada, Jumat (2/7) kemarin.

BACA JUGA  APHTN-HAN Pengda Lampung Terus Bergerak

“Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan PPKM Darurat Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19,” demikian bunyi Instruksi Mendagri PPKM darurat dan PPKM Mikro

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here