BERBAGI
Ilustrasi. Net

PESISIR BARAT– Hampir dipastikan Pembangunan proyek multiyears yang sudah dimulai sejak 2017 lalu yakni komplek perkantoran Bupati Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) oleh PT. Nindya Karya, hampir pasti mangkrak alias tidak selesai sesuai batas akhir kontrak kerjapada 30 November tahun ini.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan tersebut, Murry Menako, S.T., M.Eng., ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa hingga saat ini progres pembangunan komplek perkantoran Bupati tersebut, secara keseluruhan baru mencapai sekitar 40 persen.

“Progres pembangunan dengan pencapaiannya sebanyak angka tersebut, jelas terbilang lambat,” kata Murry.

Namun demikian, menurutnya, keterlambatan pengerjaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti keberadaan Sungai Way Tuok, keberadaan dua unit rumah dan dua bidang lahan warga yang belum bisa diselesaikan dalam hal kesepakatan ganti untung, gundukan bukit yang harus dikeruk, dan keberadaan bukit batu yang cukup menghambat proses pemasangan kerangka baja.

BACA JUGA  Banjir, Nyaris Seret Bronjong Warga

“Artinya beberapa penyebab tersebut sejauh ini memang menjadi faktor utama, sulitnya pihak pelaksana untuk melakukan peningkatan progres kerja,” lanjut Murry.

Menurutnya, sampai sejauh ini pihaknya sendiri belum mempunyai solusi yang tepat serta jitu, guna mensiasati upaya pelaksanaan pekerjaan.

“Saat ini kami masih menunggu rekomendasi dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) terkait solusi mana yang akan diambil jika pembangunannya tidak selesai sesuai dengan kontrak kerja. Mengingat dalam rapat koordinasi sebelumnya disimpulkan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya audit dari instansi yang bersifat independen berupa audit kinerja,” paparnya.

BACA JUGA  Tim Satgas Terbentuk, Cegah Konflik Hewan vs Manusia

Masih kata Murry, pihaknya sendiri saat ini tetap berupaya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi kinerja yang bersifat independen. Mengingat pembangunan yang menghabiskan anggaran hingga Rp155 Miliar itu harus tetap dilakukan dengan semaksimal mungkin, tanpa mengesampingkan aturan-aturan yang ada. [setia/lintas]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here