Laporan : Heri Suroyo

JAKARTA – Instruksi Mendagri Nomor 6/2020 yang berdasar pasal 67 UU Pemda bisa diberhentikan, tidak demikian sederhana sebagaimana tertuang dalam instruksi tersebut. Dia memandang, instruksi itu merupakan wujud arogansi seorang menteri terhadap para kepala daerah.

“Padahal bukan menteri atau presiden yang mengangkatnya,” tegas Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar kepada wartawan di Jakarta ,Jumat (20/11).

Fickar menjelaskan proses pemberhentian seorang kepala daerah harus berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, ada prosedur hukum dan prosedur politik yang harus dijalankan.

BACA JUGA  Resep Pertumbuhan Ekonomi RI jadi 6 %

“Berdasarkan UU tersebut, kepala daerah dipilih lansung oleh rakyat melalui Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU maupun KPUD, sekaligus berwenang menetapkan pemenangnya. Putusan itu tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, Presiden dan Mendagri tinggal menerbitkan putusan pengesahannya,” ujar Fickar

Presiden atau Mendagri tidak berwenang memprakarsai pemberhentian kepala daerah. Prosesnya didasarkan pada pelanggaran Pasal 67 (b) jo 78 (1) c dan (2) d, tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan.

“Tetapi sepenuhnya hak dan kewenangan DPRD untuk memakzulkan dalam sebuah proses yang panjang, harus meminta pertimbangan MA untuk menilai pendapat hukum atau tidak, dan Kepala Daerah yang diusulkan diberi kesempatan membela diri oleh MA,” jelas Fickar.

BACA JUGA  Soal Corona, Pemerintah Lambat

Menurutnya, proses pemakzulan kepala daerah akan memakan waktu lama minimal satu tahun atau lebih. Dia menegaskan, Presiden maupun Mendagri tidak berwenang memberhentikan atau mencopot kepala daerah.

“Karena dipilih langsung oleh rakyat, maka pemberhentiannya oleh rakyat melalui DPRD. Jadi Presiden atau Mendagri tidak berwenang sama sekali memberhentikan kepala daerah, mereka cuma mengesahkan,” pungkasnya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here