BERBAGI

Laporan : HERI SUROYO/ILHAM PRAYOGI
JAKARTA – Mantan Menteri Kordinator Bidang Maritim Rizal Ramli meminta Presiden Jokowi mengambil langkah tegas dengan mencopot Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait polemik impor beras antara Kementerian Perdagangan dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ( Bulog) .

“Presiden Jokowi untuk bersikap. Sudah jelas kok angkanya yang benar. Enggak bisa biarkan Enggar kayak gini, petantang-petenteng kayak gini. Sudah waktunya diganti (menteri),” ujar Rizal Ramli Diskusi Dialektika Demokrasi dengan Tema: ‚ÄúPolemik Impor Beras’ di Media Center Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan Kamis (20/9) dengan pembicara Anggota Komisi VI DPR (Fraksi NasDem) Hamdhani dan Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli.

Menurut Rizal salah satu pertimbangan dalam mengangkat menteri perdagangan sejak dahulu adalah kecakapan dalam bahasa Inggris karena menteri Perdagangan selalu berkomunikasi dengan dunia internasional. Itulah mengapa menurut Rizal, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) mengangkat Mari Elka Pangestu sebagai Mendag di masa pemerintahannya dan hal itu juga yang menjadi alasan Jokowi mengangkat Thomas Lembong sebelum di reshufle ke Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sementara menteri perdagangan saat ini kata Rizal, kurang cakap dalam berbahasa inggris.

BACA JUGA  3 Kebijakan Pemerintah Atasi Jebloknya Harga Karet

“Yang hari ini bahasa inggrisnya saja kampungan dan norak. Kedua, main dalam permainan luar biasa,” tegasnya.

Sekarang ini menjadi momentum bagi Jokowi, Dijelaskan Rizal, untuk menentukan sikap apakah akan berada di pihak petani atau sebaliknya.

” Saya minta Jokowi tegas, Orang Mendag nya nggak mutu kok,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Anggota Komisi VI DPR Fraksi Nasdem Hamdhani melihat bahwa kebijakan impor beras yang yang dipersiapkan ke depan tentunya pemerintah tidak serta merta membuat kebijakan itu dengan tidak membuat suatu analisa, kajian dan proses pengambilan kebijakan ini pun untuk melakukan importasi beras tidak semata-mata berada di tangan Kementerian Perdagangan, melainkan melalui keputusan rapat koordinasi Kementerian atau lembaga terkait yang dipimpin oleh Menko Perekonomian dan dihadiri oleh Mentan, menteri perdagangan, Bulog, Kementerian BUMN dan kementerian perindustrian.

“Jadi secara teknis, pemerintah sudah melihat ada kebutuhanmu yang sangat urgen untuk ke depan, dengan kajian-kajian ini, mungkin dengan angka-angka yang dipersiapkan untuk 6 bulan ke depan, pemerintah berniat melakukan impor ini Tentunya ada keperluan yang sangat mendesak, ditambah mungkin dalam skala ke depan ini kita akan menghadapi musim hujan, kemudian ada juga faktor paceklik , serangan hama wereng dan ada hal-hal lain yang untuk menjaga stok agar pangan kita tetap terkendali dan tak kena Inflasi,” jelasnya.

BACA JUGA  Depinas SOKSI, Ni Pengurus 2020-2025

Menurutnya ada polemik antara bapak Buas dengan data dari Kementerian Perdagangan dikatakan,ini stoknya aman, tidak perlu mengimpor, mungkin pak Buas waktu rapat tidak mengemukakan hal itu di rapat kemenko ini.

“Seharusnya beliau katakan ini data kami sudah cukup, tidak tidak perlu lagi melakukan impor, seperti yang diminta oleh kemenko ekonomi, tetapi di lain pihak kami berharap polemik seperti ini dapat diatasi ketika rapat dengan presiden, ini sesuatu yang kurang baik disaat antara istilahnya para pembantu-pembantu presiden terjadi polemik di luar kemudian berbias kepada masyarakat umum, saya kira demikian,” pungkas Hamdhani

Sebelumnya polemik Impor beras terjadi antara Bulog dengan Kemendag. Bulog berpandangan bahwa Indonesia saat ini tidak memerlukan Impor beras karena memiliki stock 2,4 juta ton. Dengan ketersediaan tersebut, Bulog menilai tidak perlu ada lagi realisasi impor beras 2 juta ton.[*]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here