Pilgub Lampung Serahkan Ke Mendagri

262
BERBAGI

SOAL wacana pilgub ulang yang digelindingkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendapat sorotan serius dari Pengamat Hukum dan Politik Lampung, Yusdianto.

Dikatakan, saat wacana itu digelontorkan dirinya langsung mengkaji secara kritis soal itu. Meski belum pada tahapan simpulan, Yusdianto menilai bahwa wacana tersebut belum merupakan solusi terbaik. Berikut petikan wawancara Ahmad Novriwan dengan Yusdianto pagi ini:

Tanya : Bola panas pilgub ulang digelontorkan Hasto-Sekjen DPP PDIP. Tanggapan Anda?
Yusdianto: Ngeri Om

Tanya: Maksudnya?
Yusdianto: Tidak sesederhana itu..

Tanya: Lalu?
Yusdianto: Bila wacana itu terus digulirkan bisa saja terjadi. Tetapi, perlu dikaji secara serius, baik secara ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya. Dan saya fikir sangat complicated. Gagasan pilgub ulang merupakan gagasan yang di luar batas atau persepsi.

BACA JUGA  Kader Golkar Ancam Somasi Arinal

Tanya: Solusinya?
Yusdianto: Solusinya adalah menyelesaikan semua problem secara hukum. Makanya saya mengajak semua pihak untuk mengawal proses hukum ini secara baik dan benar.

Tanya: Pakai hati?
Yusdianto: Kalau pakai hati baper (bawa perasaan-red) om. Tidak bisa jadi ukuran hahahahah

Tanya: Soale makin nampak politik uang mengarah pada “tidak cukup bukti’?
Yusdianto: Itu sudah saya prediksi dari awal. Karena saya menilai, Bawaslu tidak kredibel.

Tanya: Kemudian?
Yusdianto: Saya menyarankan agar urusan money politik di Lampung harus segera di sebut darurat demokrasi.

Tanya : “Membantu Palestina, ikut menjadi penjaga perdamaian dunia, membantu muslim Myanmar itu semua pakai uang bos. Dan itu semua implementasi negara kita sebagai negara demokrasi. Jadi, kalau sebahagian kecil APBD Lampung digunakan untuk pilgub ulang gak masalah” Ini statemen Alzier.

BACA JUGA  Agus : Suara Rakyat adalah Suara Langit

Yusdianto: Boleh saja begitu. Tapi banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Tapi, kalau negara menyatakan Lampung darurat demokrasi, maka persoalan pilgub akan segera di tarik ke pusat. Jadi penyelesaiannya di pusat. Jangan di daerah. Sebab, didaerah semua terlibat. Objektivitas penyelesaiannya pun tak bisa kita berharap lebih. Dan akan muncul persoalan baru.

Tanya: Dibawa ke Pusat? Gaya orba lagi dong?
Yusdianto: Lho!? Bukankah gubernur itu wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi gak ada orba atau orla. Ini solusi. Terserah Presiden melalui Mendagri mau diapakan Lampung. [*]

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here