BERBAGI

Laporan : Danis /CJ
BANDAR LAMPUNG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung terus berupaya membina penataan ruang kabupaten/kota melalui kebijakaan nasional satu peta atau one map policy. Kebijakan Satu Peta (KSP) menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkan peta dengan satu referensi dan satu standar.

Targetnya, agar dapat dijadikan acuan bersama menyusun perencanaan pembangunan berbasis spasial. “Dengan KSP tersebut diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih serta ketidaksesuaian antara peta rencana tata ruang dan peta sektor lain seperti peta kehutanan, peta kawasan pertanian, peta pertambangan, dan peta pertanahan” ujar Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, saat membuka acara bimbingan teknis peningkatan kemampuan aplikasi pemetaan di Hotel Emersia, Kamis (22/11).

BACA JUGA  Kapolri Tito Apresiasi Keberhasilan Polda-Pemprov Gelar "Millenial Road Safety Festival"

Dia menambahkan kegiatan ini guna mewujudkan ruang wilayah Provinsi Lampung yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2009-2029.

BACA JUGA  Kali Pertama, ICMI Silatnas Di Lampung

Pada bagian lain, Kepala Dinas PUPR Budhi Darmawan melalui Sekretaris Dinas, Nurbuana, mengatakan kegiatan ini adalah bentuk mempersiapkan sumber daya manusia untuk menunjang satu peta. “Melalui kegiatan ini diharapkan kita dapat lebih memahami dan dapat memanfaatkan aplikasi pemetaan Sistem Informasi Geospasial (SIG) dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah masing-masing,” ujar Nurbuana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here