BERBAGI

Laporan : M.Danis /Tr
BANDAR LAMPUNG – Pemprov Lampung mengalokasikan dana sekitar Rp 60 miliar untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dana itu masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung 2019.

Kepala Badan Keuangan Daerah Lampung Minhairin mengungkapkan, alokasi dana untuk BPJS Kesehatan tersebut merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018. Permenkeu ini berperihal Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.

“Merujuk aturan itu, maka Provinsi Lampung mendapatkan dana bagi hasil dari pajak rokok sebesar Rp 535,47 miliar. Khusus Pemprov Lampung, mendapatkan sekitar Rp 160 miliar,” katanya, Minggu (28/10).

Minhairin menjelaskan, kebijakan tersebut merujuk lagi pada Peraturan Presiden tentang Pajak Rokok. Presiden Joko Widodo belum lama ini menandatangani perpres itu.

“Sebanyak 37,5 persen dari total dana bagi hasil dari pajak rokok harus teralokasi untuk sektor jaminan kesehatan. Jadi, kalau kita kalikan 37,5 persen, maka pemprov harus mengalokasikan sekitar Rp 60 miliar untuk BPJS Kesehatan dalam APBD 2019,” papar Minhairin.

Pihaknya pun berharap, seluruh pemkab/pemkot di Lampung turut merumuskan alokasi dana untuk BPJS Kesehatan dalam APBD 2019. Sebab, jelas dia, jika pemkab/pemkot tidak mengalokasikan dana tersebut, maka dana bagi hasil pajak rokok akan terpangkas.

“Ya, pemda-pemda wajib mendukung. Kalau sudah mengalokasikan dana untuk BPJS Kesehatan dalam APBD 2019, maka pajak rokoknya tidak akan terpotong,” ujar Minhairin.

Anggota Komisi V DPRD Lampung Tulus Purnomo mengingatkan BPJS Kesehatan agar meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setelah memperoleh dana dari APBD.

“Jangan sampai ada persoalan terkait BPJS Kesehatan. Terutama, terkait pelayanan. Karena, dengan plot anggaran itu, pelayanan BPJS Kesehatan seharusnya bisa lebih baik,” tegas Tulus.

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung Nurman mengaku pihaknya belum mengetahui pasti jumlah dana dari pemda sebagai kompensasi bagi hasil pajak rokok.

“Sepertinya masih dalam pembahasan di daerah. Jadi, kami juga belum tahu,” kata Nurman. “Terkait itu (peningkatan pelayanan), sudah pasti. Ada atau tidaknya (alokasi dana dari APBD), sudah seharusnya kami meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here