BERBAGI

Laporan : Agus Setiawan

PESISIR BARAT – Terkait pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi di Pesisir Barat, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) setempat melakukan kunjungan ke kantor Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Selasa (23/10).

Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi pembentukan UKK Imigrasi, dan dihadiri langsung Bupati Pesisir Barat DR. Drs. H. Agus Istiqlal S.H. , M.H. beserta beberapa pejabat terkait. Rombongan diterima Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi, Lilik Bambang Lestari didampingi beberapa pejabat tinggi imigrasi lainnya.

Dikesempatan itu Bupati Pesisir Barat mengutarakan bahwa Kabupaten Pesisir Barat mengharapkan percepatan terbentuknya UKK Imigrasi di daerahnya.

BACA JUGA  Pemkab Pesbar Sosialisasikan Perda WP3K

“Sebagai salah satu langkah konkrit pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, baik warga negara lokal maupun mancanegara sebaiknya UKK Imigrasi di Pesisir Barat segera terbentuk, ” terang Bupati.

Terkait hal tersebut diatas, Lilik Bambang Lestari mengapresiasi keinginan dan langkah Pemerintah Pesisir Barat dalam hal pembentukan UKK Imigrasi. Yang menurut Lilik secara administrasi dinilai telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Sehingga Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan survey akhir pada tanggal 31 Oktober 2018. Diharapkan apabila dari hasil survey akhir nanti seluruh kesiapan telah terpenuhi, maka akan diusahakan peresmian UKK Imigrasi di Pesisir Barat secepatnya.

BACA JUGA  Pemkab Pesbar Gelar Gebyar 1 Muharram 1441 Hijriah

Pada kesempatan yang sama, Kepala dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Barat Tedi Zadmiko, S.KM, MM menjelaskan, bahwa keberadaan UKK Imigrasi di daerah merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Pemerintah Kabupaten setempat dalam menyelenggarakan pelayanan dan pengawasan keimigrasian.

Dimana sarana dan prasarana kesisteman disediakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, seperti aplikasi sistem penerbitan paspor RI dan aplikasi pelayanan izin tinggal.

Sementara untuk sarana dan prasarana pendukung kesisteman semacam jaringan internet, gedung, peralatan serta fasilitas perkantoran disediakan oleh Pemerintah Pesisir Barat, ujar Tedi.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here