BERBAGI

Laporan : Rudi Alfian

LAMPUNG UTARA – Giat pembangunan tahun 2021 di Kabupaten Lampung Utara mulai dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampura melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan dana sekira Rp 51 Miliar untuk pelaksanaan proyek tahun ini.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampura, Syahrizal Adhar, saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Rabu, (28/07). Ia menjelaskan pihaknya telah mempersiapkan paket proyek tersebut dengan rincian sekira Rp 15 miliar di alokasikan paket pengadaan langsung (PL) sedangkan sisanya 36 miliar untuk paket proyek yang melalui proses tender.

“Untuk detailnya saya enggak hafal, kabid-kabid yang hafal. Kalau jumlahnya itu sudah tayang semua, kamu liat di SIRUP saja, dan itu bukan rahasia sudah terbuka, nanti di akses saja,” ujarnya.

Untuk paket proyek yang dilelang, lanjut Syahrizal, ada sekitar 36 paket yang sedang berproses. Untuk detailnya Ia menyarankan untuk mengakses langsung di website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampura.

“Dari 36 paket itu, baru 3 yang sudah selesai dilelang, coba nanti cek saja, semua sudah tayang,” imbuhnya.

Saat disinggung soal kebenaran 3 paket proyek yang pekerjaannya nanti ada di Kejaksaan Negeri Lampura, dirinya seperti enggan untuk menjawab langsung. Dirinya mengatakan semua paket sudah ditayangkan, dan bukan menjadi rahasia lagi. Namun saat ditanya kembali, akhirnya dirinya membenarkan soal kabar proyek tersebut.

BACA JUGA  Desa Bagikan Masker dan Alat Cuci Tangan

“Itu bukan soal benar atau tidak benar, semua paket sudah kita tayangkan, saat ini baru 3 paket yang selesai lelang, sabar, nanti kalo ada pasti kita tayangkan. Kejaksaan itu ada, tapi soal jumlah paket disana saya enggak tahu,” jelasnya.

Melihat kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Lampura saat ini banyak yang mengalami kerusakan parah dan dianggap perlu adanya perbaikan, namun menurut Syahrizal pembangunan daerah itu bukan hanya soal pembangunan infrastruktur transportasi, ada juga azas manfaat kepentingan umum lainnya seperti pembangunan dibidang penegakan hukum. Dikarenakan pihak yudikatif (Kejaksaan) merupakan mitra kerja Pemkab, oleh sebab itu maka Pemkab dalam memberikan dukungan untuk melancarkan pelaksanaan tupoksi lembaga vertikal itu agar lebih efektif.

“Kejaksaan itu mitra kerja kita (Pemkab), kita bantu itu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi lembaga vertikal tersebut,” kilahnya.

Kemudian saat ditanya soal pungutan ‘setoran proyek’ dirinya dengan tegas membantah hal itu. Dirinya mengatakan tidak ada yang namanya penarikan setoran proyek. Dirinya meminta para kontraktor saat bekerja nanti agar dapat memperhatikan kualitas pekerjaan dan mengikuti spesifikasi yang ada.

BACA JUGA  Guru Terpapar Covid, KBM Tatap Muka SDN 4 Tanjung Aman Ditutup

“Tidak ada yang namanya setoran, baik setoran ataupun penyusunan RAB itu tidak ada. Untuk diketahui serta jadi bahan perbandingan, anggaran kita sekarang ini mungkin yang paling kecil, sebelumnya bahkan hampir Rp 480 miliar dana yang digelontorkan dengan total 950 paket pekerjaan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala bagian Pengadaan barang dan jasa Lampura, Chandra Setiawan, melalui Kasubbid, Romi Wahyudi, mengatakan total keseluruhan paket yang ada di Dinas PUPR berdasarkan yang tercatat di SIRUP LKPP terdapat 199 paket pekerjaan.

“Totalnya ada 199 paket. Itu yang ada di SIRUP LKPP yang punya PUPR Lampung Utara,” ujarnya singkat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dilapangan, tahun ini Kejaksaan Negeri Lampura mendapatkan bantuan pembangunan fisik sebanyak 3 paket dengan pagu kegiatan hampir mencapai Rp 2 miliar, Kodim 0412-LU mendapatkan bantuan rehab mencapai Rp 745 juta. Sedangkan Polres Lampung Utara dikabarkan tidak mendapatkan bantuan pembangunan ditahun ini dikarenakan tidak ada berkas usulan (proposal) yang masuk ke Dinas.##

BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here