BERBAGI

Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Anggota FPDIP DPR RI Junimart Girsang menegaskan perlu kajian mendalam terkait rencana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur tersebut. Khususnya terkait anggaran, karena untuk Mabes Polri saja diperlukan dana Rp 147 triliun.

“Yang perlu dikritisi daru kajian tiga tahun pemerintah soal pindah ibu kota itu adalah anggarannya, pasti akan lebih dari Rp 466 triliun, karena untuk Mabes Polri saja dibutuhkan Rp 147 triliun,” tegas anggota Komisi III DPR itu dalam forum legislasi ‘”Imbangi Jokowi, Strategi DPR Percepat Pembuatan Regulasi?” bersama anggota Baleg DPR RI Junimart Girsang, dan pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno di Media Center DPR Jakarta, Selasa (27/8).

BACA JUGA  Penanganan Covid-19 Efektif, Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Junimart meminta pemerintah perlu memastikan batas waktu kepastian ibu kota tersebut, apakah untuk lima (5) tahun, sepuluh (10) tahun mendatang?

“FPDIP siap menyelesaikan UU Pemindahan ibu kota itu, tapi kepastian pelaksanaannya kapan? Ini yang harus dijawab. Jangan juga sampai UU itu digugat oleh masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.

Sebab, pembentukan atau penggabungan daerah saja membutuhkan proses yang lama, apalagi pindfah ibu kota. Sehingga pembahasan UU –nya tak bisa dipaksakan atau buru-buru. “DPR tak bisa dipaksakan untuk selesaikan UU pindah ibu kota itu, karena perlu kajian serius dan mendalam,” tambah Junimart.

Anggota Komisi VI DPR dari FPG Lili Asdjudiredja mengatakan pemindahan Ibukota belum mendesak dan tidak perlu buru-buru.

“Yang penting itu bagaimana menumbuhkan sektor ekonomi bagi masyarakat agar punya daya beli yang memadai,” katanya.

BACA JUGA  Puan Minta Tegas soal Prokes Pilkada

Menurut Lili saat ini kondisi ekonomi Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat jadi pemindahan Ibukota itu justru akan menimbulkan masalah baru.

“Masalah Ekonomi harus dikedepankan apalagi dana pemindahan Ibukota mencapai 466 Trilyun Rupiah itu bisa digunakan untuk pengembangan sektor ekonomi,” jelas Anggota DPR yang sudah menjabat lebih dari 7 periode.

Pengamat Adi Prayitno memgatakan perlu sosialiasi yang benar dan baik kepada seluruh masyarakat agar tak direspon dengan aneh-aneh dan salah. “Pemindahan ibu kota ini memang butuh kesiapan mental dan gaya hidup yang tak seperti di Jakarta. Kalau ada 93 PNS Jakarta, yang tolak itu alamiah,” pungkasnya.[*]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here