Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota DPR, Zainudin Amali menjelaskan jika ‘Rekomendasi DPR’ terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta, ke Kalimantan Timur, akan diputuskan pada Senin (30/9) mendatang.

Karena itu kini, Pansus sedang bekerja untuk mengkaji dan membahas hasil kajian yang dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR RI.

Kajian itu meliputi tiga hal; pembiyaaan termasuk sumber dananya dan pembangunan infrastruktur,  lokasi dan lingkungan baik fisik maupun sosial, dan aparatur berikut regulasi yang dibutuhkan.

BACA JUGA  Pertemuan Prabowo-Mega, PKS Siap Oposisi Bermartabat

Demikian disampaikan Zainudin Amali dalam dialektika demokrasi ‘Efektifkah Rumusan Pemindahan Ibu Kota Dikebut Satu Minggu?’ bersama Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy Supriadi Prawiradinata, dan pengamat tata ruang Yayat Supriatna di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (19/9).

Hanya saja kata politisi Golkar itu, mekanisme kerjanya Pansus pemindahan ibu kota ini berbeda dengan pansus RUU maupun Perppu, karena hanya menghasilkan rekomendasi. Bukan produk undang-undang.

BACA JUGA  Hubungan Parlemen RI-Selandia Baru Ditingkatkan

“Kalau pansus RUU dan Perppu mesti ada DIM (daftar inventarisasi masalah), tapi pansus ibu kota ini hanya untuk rekomendasi. Cukup kajian. Waktunya cukup singkat hingga 30 September,” jelas Zainudin.

Karena itu, Pansus hanya akan meminta konfirmasi dan keterangan dari pembuat kajian. Baik Bappenas, Menkeu RI, Menteri PUPR, Menteri ATR/BPN, Menteri LHK, dan pemerintah daerah Kalimantan Timur.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here