BERBAGI

Laporan: Heri S/Fathul
JAKARTA-Pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan keinginan pelaku usaha agar pemilu 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan presiden tak berdasar. Bahlil akhirnya dikecam untuk selesaikan tupoksinya.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai Pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan keinginan pelaku usaha agar pemilu 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan presiden, tidak mempunyai dasar hukum. Menurutnya, pernyataan Menteri Bahlil tersebut keluar dari semangat reformasi dan melawan kedaulatan rakyat serta tidak sesuai dengan amanat konstitusi.

Maka dari itu, Guspardi mengingatkan agar Bahlil jangan menggiring opini seolah-olah pelaku usaha berharap pelaksanaan Pilpres 2024 bisa diundur dengan pertimbangan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. ‚ÄúDalam konstitusi tidak ada norma yang memungkinkan presiden/wakil presiden diperpanjang masa jabatannya, dengan menggunakan alasan ekonomi untuk menunda pergantian presiden,” imbuhnya.

Di akhir, Guspardi menyarankan agar Bahlil fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Investasi sesuai tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) seperti yang ditugaskan Presiden Jokowi. Tupoksi tersebut yaitu menciptakan Indonesia ramah terhadap investasi yang berkontribusi positif terhadap masyarakat dan negara.##

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here