Laporan : Heri Suroyo
JAKARTA – Ajang Pemilihan Umum 2024 momentum untuk meningkatkan peran perempuan di bidang politik demi mewujudkan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati bersama.
“Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) memperkuat pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan. Pemilu 2024 adalah salah satu momentum untuk mewujudkan tujuan itu,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/1).
Laporan Global Gender Gap Report 2023, Indeks Kesenjangan Gender Global (GGGI) Indonesia sebesar 0,697 poin pada 2023. Skor indeks tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.
Skor GGGI Indonesia didasarkan oleh empat dimensi, yakni pencapaian pendidikan (0, 972), kesehatan dan kelangsungan hidup (0, 970), partisipasi dan peluang ekonomi (0,666), serta pemberdayaan politik (0, 181).
Global Gender Gap Report memberikan skor antara 0 dan 1, di mana 1 menunjukkan kesetaraan gender dan 0 menunjukkan ketimpangan gender.
Dimensi pemberdayaan perempuan di bidang politik memiliki skor yang paling rendah dari penilaian pada GGGI tersebut.
Berdasarkan catatan tersebut, Lestari berpendapat, momentum Pemilu 2024 untuk meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan di sektor politik harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para perempuan di Indonesia.
Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari,
berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR RI berada pada angka 20,8% atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI.
Menurut Rerie, yang merupakan legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, ruang partisipasi dan representasi politik perempuan perlu terus ditingkatkan dan diwujudkan secara bersama-sama.
Keterwakilan perempuan yang signifikan pada sistem demokrasi, jelas Rerie, akan menentukan produk kebijakan yang dihasilkan oleh negara.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para perempuan Indonesia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya mengikuti kontestasi Pemilu 2024.
Di sisi lain, Rerie berharap, dukungan nyata dari semua pihak, para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, dalam mewujudkan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di Indonesia.(*)
