PARIS-Puluhan ribu orang memadati jalanan di sejumlah kota besar di Eropa selama akhir pekan, meluapkan amarah yang memuncak akibat melonjaknya biaya hidup, kelangkaan perumahan, dan layanan publik yang tertekan.
Dari bentrokan yang diwarnai kekerasan di Francis dan Italia hingga aksi unjuk rasa yang meluas di Portugal, gelombang keresahan sosial serentak tersebut menggarisbawahi kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin dalam dan meningkatnya ketidakpuasan publik di seluruh benua tersebut. Di Francis, demonstrasi nasional pada Sabtu (17/10) diikuti sekitar 550.000 orang, menyatukan para petani, serikat pekerja, aktivis iklim, dan mahasiswa yang menuntut langkah untuk meringankan beban akibat tingginya harga bahan bakar, inflasi, dan pemangkasan layanan publik.
Kerumunan massa tersebut dengan cepat berubah menjadi bentrokan yang diwarnai kekerasan. Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, sebanyak 997 petugas kepolisian dan gendarmeri terluka, dengan tujuh di antaranya menderita luka serius, sementara 2.397 orang ditangkap di seluruh negara tersebut.
Aksi protes menentang kenaikan biaya hidup juga digelar di Italia utara. Di Milan, ratusan pengunjuk rasa berpakaian hitam mengepung Piazza del Duomo sambil melemparkan petasan dan botol ke arah polisi. Sedikitnya empat petugas kepolisian dan 20 pengunjuk rasa terluka, sementara sekitar 50 demonstran ditahan, menurut kantor berita Italia ANSA.
Bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa juga terjadi di Brussel, ibu kota Belgia, saat para mahasiswa dan pendukung mereka turun ke jalan untuk memprotes reformasi pendidikan dan kenaikan biaya. Pada Sabtu yang sama, puluhan ribu orang berdemonstrasi di Lisbon, Porto, Coimbra, dan kota-kota lainnya di Portugal untuk menuntut perumahan yang terjangkau serta langkah-langkah untuk menekan kenaikan biaya hidup.
Orang-orang berlindung dari gas air mata saat aksi unjuk rasa di Paris, Prancis, pada 17 Oktober 2026. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez pada Sabtu (17/10) menyampaikan bahwa sekitar 550.000 orang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa di seluruh Prancis. (Xinhua)
Menurut pihak kepolisian, para pengunjuk rasa mendirikan puluhan tenda di alun-alun pusat kota Lisbon dan membawa spanduk yang menyerukan pengesahan undang-undang untuk “melarang dana real estat predator,” yang mereka tuding memicu spekulasi properti. Mereka juga meneriakkan slogan “Tolak spekulasi” dan “Kami menginginkan perumahan dan pekerjaan”.
Para pemimpin Eropa mengecam aksi kekerasan tersebut, dan berjanji mengambil tindakan terhadap para perusuh.
Presiden Francis Emmanuel Macron mengatakan pada Sabtu di platform media sosial X bahwa tidak ada tempat bagi kekerasan di Prancis.
“Mereka yang terlibat dalam perusakan, menyerang kantor pemerintah serta tempat usaha, dan bahkan menjarah balai kota kita, akan dituntut dan dihukum,” ujar Macron.
Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni juga mengecam keras kekacauan pada Sabtu, dan menulis di media sosial, “Berdemonstrasi merupakan hak. Membakar kota-kota kita bukanlah hak.”
Menyebut para demonstran sebagai preman yang memanfaatkan aksi protes untuk menebar kekacauan, menyerang mereka yang bertugas menjaga keselamatan masyarakat, dan menyandera seluruh kota, dia mengatakan, “Dalam menghadapi situasi seperti ini, penolakan harus dinyatakan secara bulat. Setiap keengganan sama saja dengan pembenaran. Sikap diam tidak dapat diterima.”
Keresahan itu menyoroti berbagai tantangan sistemik yang terus membebani rumah tangga di seluruh benua tersebut.
Meski bentuk aksi yang digunakan bervariasi mulai dari pendudukan alun-alun publik secara damai hingga bentrokan jalanan yang diwarnai aksi kekerasan, para pengunjuk rasa menyuarakan keluhan yang sama, yakni menurunnya daya beli, perumahan yang tidak terjangkau, tingginya harga energi, dan melemahnya jaring pengaman sosial.
Eszter Sandor, manajer riset senior di Eurofound, memperingatkan bahwa manfaat stabilitas makroekonomi gagal menjangkau kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang mencakup separuh terbawah dari distribusi pendapatan.
Kesenjangan yang semakin lebar tersebut juga tecermin dalam kepercayaan publik, dengan para pengangguran, pekerja berupah rendah, dan penyandang disabilitas melaporkan tingkat kepercayaan terendah terhadap pemerintah nasional dan sistem hukum, ujar Sandor. “Kesenjangan mulai terbuka antara narasi tentang Eropa yang tangguh dan kenyataan kehidupan sehari-hari.”
Niek Pas, seorang akademisi di Universitas Amsterdam, mengatakan kepada lembaga penyiaran publik Belanda NOS pada Sabtu bahwa di Prancis, aksi protes terjadi saat pemerintah menghadapi hambatan fiskal dan ekonomi yang parah, mencerminkan ketidakpuasan publik yang meluas serta masalah struktural yang lebih dalam pada tata kelola Prancis.
Para analis menilai bahwa ketika pemerintah negara-negara Eropa berjuang mengatasi defisit fiskal dan ketidakpastian ekonomi, menyeimbangkan keterbatasan anggaran dengan kesejahteraan masyarakat menjadi tugas yang kian pelik. Aksi unjuk rasa yang meluas tersebut menandakan bahwa kegagalan dalam mengatasi kesulitan ekonomi berisiko semakin mengikis kepercayaan publik, memperdalam perpecahan sosial, dan memicu berlanjutnya keresahan di seluruh Eropa.[]
Penulis : Romy Agus
Editor : Heri Suroyo
Sumber Berita : Jakarta
